Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Tito menyebut jika ada daerah tidak mencairkan dana Pilkada serentak 2024 pada tanggal 9 Juli 2024, pihaknya akan melakukan intervensi.

"Kita akan turunkan tim ke daerah untuk mengetahui masalahnya apa. Apakah masalahnya memang enggak ada uang atau uangnya ke tahan atau sengaja ditahan. Kita akan paksa untuk segera cairkan kepada ke KPUD, Bawaslu dan aparat keamanan," ujarnya usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/6).

Mantan Kapolri ini juga menegaskan akan membantu daerah yang tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ia akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar pengiriman Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah bisa dipercepat.

"Kalau tidak ada anggaran, kita akan meminta supaya dari Kementerian Keuangan untuk mengirimkan dana hak daerah untuk mendapatkan dana transfer DAU-nya untuk dipercepat," tuturnya.

Ia menjelaskan Kemenkeu setiap tiga bulan sekali mengirimkan DAU ke daerah. Untuk itu, dirinya berharap DAU untuk daerah pencairannya bisa dipercepat.

"Sehingga ini kita harapkan bisa digunakan saat Pilkada. Sebagian lagi digunakan untuk operasional," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menjelaskan rakor digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis antara pemerintah, KPU, dan TNI-Polri.

"Kegiatan ini merupakan upaya kita semua untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis melalui sinergitas antar pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu agar penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan aman, jujur, dan adil," sebutnya.

Mantan Panglima TNI ini juga meminta kepada kepala daerah untuk segera mentransfer dana NPHD Pilkada serentak 2024 kepada KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

"Dan tadi sudah dicek Pak Mendagri secara langsung satu per satu. Insya Allah nanti tanggal 9 Juli 2024, semuanya untuk dana sudah bisa diterima pada termin kedua," tuturnya.

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini menjelaskan ada dua termin pencairan NPHD Pilkada serentak 2024. Untuk termin pertama, pemerintah daerah (pemda) harus mencairkan anggaran sebesar 40 persen dari yang disepakati. "Untuk termin pertama sudah diterima. Dan termin kedua 60 persen diharapkan sudah diterima. Sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak itu bisa berjalan sesuai rencana," ucap Hadi.