Semangat Gunung Tidar: Airlangga Minta Pengusaha Hindari PHK di Tengah Tantangan Ekonomi dan Dorong Penciptaan Lapangan Kerja
Menko Airlangga Hartarto mendesak pengusaha untuk menahan diri dari PHK di tengah tantangan ekonomi, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara tegas mengimbau para pengusaha untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan. Imbauan ini disampaikan dalam dialog bersama anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 4 September di Menara Kadin, Jakarta. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis daripada sekadar perhitungan untung rugi jangka pendek.
Airlangga berharap para pengusaha Kadin, yang disebutnya telah "dilatih di Magelang dengan semangat Gunung Tidar," dapat menghindari PHK. Menurutnya, satu saja kasus PHK akan bertentangan dengan semangat tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja. Pernyataan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah gejolak global.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyoroti urgensi penciptaan lapangan kerja baru sebagai pilar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 20 Mei 2025, mencatat 26.455 kasus PHK, menunjukkan bahwa isu ini sangat relevan dan membutuhkan solusi konkret dari berbagai pihak.
Menjaga Keberlanjutan Bisnis dengan Semangat Tidar
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa prioritas utama bagi dunia usaha saat ini adalah keberlanjutan operasional, bukan semata-mata mengejar keuntungan sesaat. Ia secara eksplisit meminta pengusaha untuk menahan diri dari PHK, bahkan menyebut tindakan tersebut bertentangan dengan filosofi "semangat Gunung Tidar" yang melambangkan ketahanan dan dedikasi. "Pemerintah berharap agar para pengusaha Kadin yang sudah dilatih di Magelang dengan semangat Gunung Tidar tidak melakukan PHK. Satu PHK saja itu bertentangan dengan semangat Tidar," ujar Airlangga di Menara Kadin, Jakarta.
Imbauan ini datang di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, di mana banyak negara menghadapi tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan. Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja dan memastikan bahwa dampak negatif dari gejolak ekonomi dapat diminimalisir. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun resiliensi ekonomi nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha dan serikat pekerja, untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ini. Dialog dengan Kadin menjadi salah satu platform penting untuk menyamakan persepsi dan merumuskan kebijakan yang pro-pekerja dan pro-investasi.
Urgensi Penciptaan Lapangan Kerja Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyambut baik seruan pemerintah dan menekankan pentingnya fokus pada penciptaan lapangan kerja baru. Menurutnya, Indonesia membutuhkan tambahan 2,5 hingga 3 juta lapangan kerja setiap tahun di berbagai sektor industri untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Angka ini menunjukkan skala tantangan yang harus dihadapi dalam menyerap angkatan kerja yang terus bertambah.
Anindya memberikan contoh konkret sektor-sektor yang berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja. "Salah satu contohnya adalah industrialisasi hijau yang membutuhkan tenaga kerja signifikan. Lainnya adalah digitalisasi, yang juga menuntut banyak pekerja," jelas Anindya. Ia menambahkan, bahkan untuk pelabelan AI saja, satu perusahaan bisa membutuhkan hingga 10.000 pekerja, menunjukkan bahwa sektor teknologi juga menawarkan peluang besar.
Inisiatif seperti industrialisasi hijau dan transformasi digital tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja tetapi juga mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan modern. Kadin berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Program Prioritas Nasional dan Data PHK Terkini
Anindya Bakrie juga menyoroti program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait hilirisasi industri dan ketahanan pangan yang diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan diprediksi akan menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan, terutama dengan adanya program seperti Makan Bergizi Gratis. "Saya melihat gerakan anak muda yang kembali bertani semakin tumbuh. Program seperti Makan Bergizi Gratis pada akhirnya akan menopang pertanian, peternakan, dan perikanan karena dibutuhkan untuk suplai pangan," tambah Anindya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa jumlah kasus PHK telah mencapai 26.455 kasus per 20 Mei 2025. Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, mencapai 10.695 kasus. Disusul oleh Jakarta dengan 6.279 kasus dan Riau 3.570 kasus.
Sebagian besar PHK ini terjadi di sektor manufaktur, perdagangan besar dan eceran, serta sektor jasa. Data ini menggarisbawahi pentingnya upaya kolaboratif antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk mengatasi dampak PHK dan mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Kunci utamanya adalah memastikan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Sumber: AntaraNews