Sahroni Jelaskan Terkait Gaji Anggota DPR: Kami Kembalikan ke Masyarakat Lewat Program
Sahroni menjamin bahwa gaji dan tunjangan besar diterima para legislator akan dikembalikan kepada masyarakat, meskipun tanpa diumumkan secara publik.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menanggapi kabar menyebutkan tunjangan rumah untuk anggota Dewan merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap masyarakat. Dia menjelaskan bahwa banyak anggota DPR yang sebenarnya menunjukkan empati kepada rakyat, meskipun tidak selalu diberitakan.
"Misalnya kayak gue contoh gitu, di dapil (daerah pemilihan) tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan, yang enggak perlu dipublikasikan kebanyakan orang," kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
Sahroni menegaskan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima oleh para legislator akan kembali kepada masyarakat, meskipun tanpa perlu diumumkan secara terbuka.
"Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya," ujar Sahroni.
Dia juga membandingkan tunjangan rumah dengan biaya pemeliharaan rumah dinas DPR, yang menurutnya sangat mahal.
"Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp50 juta," pungkas Sahroni.
Penjelasan Pimpinan DPR Soal Kenaikan Gaji dan Tunjangan Uang Perumahan
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji untuk anggota DPR. Namun, ia mengakui adanya peningkatan pada beberapa komponen tunjangan, seperti tunjangan beras dan bensin yang mengalami sedikit kenaikan.
"Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta per bulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan," kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Adies berpendapat bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mungkin merasa prihatin dengan kondisi anggota DPR sehingga memutuskan untuk menambah jumlah tunjangan.
"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR," ujar dia.
Menurut Adies, tunjangan beras mengalami kenaikan dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, sementara tunjangan bensin yang sebelumnya berkisar antara Rp4 juta hingga Rp5 juta, kini meningkat menjadi Rp7 juta per bulan.
"Mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya," tuturnya. Ia menyebutkan bahwa total gaji dan tunjangan bersih anggota DPR berkisar antara Rp69 juta hingga Rp70 juta, belum termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Tunjangan perumahan tersebut merupakan kompensasi dari pengalihan rumah dinas yang digunakan untuk keperluan lain oleh negara.
"Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta. Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru," jelas Adies.
"Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini."
Gaji Pokok Rendah
Politikus dari Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa gaji anggota DPR tergolong rendah jika dibandingkan dengan gaji DPRD provinsi di Jawa dan lembaga negara lainnya.
"Gaji pokok kami tidak lebih dari Rp5 juta, sedangkan total penghasilan yang kami terima mencapai Rp60 juta, yang merupakan akumulasi dari berbagai tunjangan. Bayangkan saja, anggota DPRD provinsi di Jawa, yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, bisa mendapatkan gaji dan tunjangan di atas Rp70 juta," ujar Adies.