Ribuan CPNS Mengundurkan Diri, Puan Dorong Transformasi Rekrutmen ASN
Puan Maharani mendorong Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen ASN pasca mundurnya 1.967 CPNS tahun 2024.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen ASN pasca mundurnya 1.967 CPNS tahun 2024. Menurutnya, tingginya angka pengunduran diri ini merupakan cerminan bahwa sistem yang ada belum mampu menjawab ekspektasi generasi muda.
"Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada perencanaan matang dan pendekatan strategis, dari penyusunan formasi hingga penempatan. Jika tidak, persoalan seperti ini akan terus berulang,” kata Puan, Jumat (25/4/2025).
Badan Kepegawaian Negara mencatat, ribuan CPNS mundur karena alasan gaji kecil hingga penempatan yang jauh dari domisili. Banyak di antara mereka diterima melalui skema optimalisasi di formasi yang sepi peminat, seperti kasus CPNS dosen yang gagal di Universitas Negeri Jember namun ditempatkan di Universitas Nusa Cendana, Kupang.
Pengunduran diri juga terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kemenkes, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bawaslu, serta Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan.
Puan menilai ada faktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Jika tidak diperbaiki, Puan menyebut negara akan kehilangan SDM berkualitas.
"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," tuturnya.
Ia pun mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN melakukan reformasi dalam rekrutmen, termasuk transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil. Puan juga menekankan pentingnya pendekatan manusiawi, terutama untuk formasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Penempatan ASN di daerah 3T harus disertai insentif layak, peluang pengembangan karier, dan infrastruktur memadai agar mereka bisa bekerja dan hidup dengan layak,” terangnya.
Puan juga mengingatkan bahwa ketertarikan generasi muda terhadap profesi ASN tak lagi cukup dengan iming-iming stabilitas dan pensiun. Mereka kini mencari makna dalam pekerjaan, peluang bertumbuh, serta kualitas hidup yang seimbang.
“Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” ucapnya.
DPR disebut akan memberikan masukan konstruktif untuk mendorong pembenahan manajemen ASN. Puan memastikan isu ini akan menjadi perhatian serius dalam fungsi pengawasan dan legislasi.
“Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika tidak segera dibenahi, pelayanan publik sebagai wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” tutupnya.