Rencana Gubernur Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Usai Anggaran Dipotong
Pemotongan ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berpotensi mengkaji ulang besaran subsidi transportasi menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun.
Pemotongan ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan subsidi transportasi di ibu kota saat ini cukup besar, yakni sekitar Rp15.000 per penumpang, sementara tarif yang dibayar masyarakat hanya Rp3.500.
“Subsidi transportasi kita besar sekali. Sekarang ke mana pun bayarnya Rp3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, tapi akan dikaji kembali,” kata Pramono di Balai Kota DKI, Senin (6/10).
Program Sosial Tidak Terganggu
Meski melakukan kajian ulang subsidi, Pramono menegaskan program sosial prioritas tetap aman, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 16.979 mahasiswa.
“Program prioritas untuk warga kurang mampu tidak kami ganggu sama sekali,” tegasnya.
Selain subsidi transportasi, Pemprov juga memangkas pos non-prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan belanja birokrasi lainnya.
Untuk menjaga kelanjutan pembangunan, Pramono menekankan pentingnya skema pembiayaan alternatif atau creative financing, termasuk kerja sama strategis dengan swasta.
“Beberapa proyek seperti hub Dukuh Atas tetap jalan, tapi tidak menggunakan dana APBD. Kami akan lakukan lewat partnership,” jelasnya.
Pramono mengakui pemangkasan DBH tidak hanya menimpa Jakarta, melainkan juga provinsi lain. Namun, dengan pengawasan ketat dan optimalisasi pembiayaan alternatif, ia optimistis pembangunan tetap berjalan sesuai target.
“Dengan pengawalan yang lebih ketat, kami yakin pembangunan di Jakarta bisa tetap berlanjut,” pungkasnya.