Reaksi JK soal Gubernur Sumut Bobby Ingin Kelola 4 Pulau Aceh: Itu Harga Diri Kenapa Diambil?
JK menambahkan, bagi Aceh persoalan perpindahan kepemilikan empat pulau itu lebih dari sekadar wilayah administrasi.
Polemik kepemilikan empat pulau di Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah masih terus bergulir. Pertemuan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf untuk menindaklanjuti keputusan Mendagri Tito Karnavian juga tak membuahkan kesepakatan yang baik.
Bobby mengaku dalam pertemuan itu hendak mengajak dua provinsi ini berkepala dingin atas putusan itu dan berkolaborasi. Sementara Muzakir Manaf tak sempat bicara banyak karena harus pergi ke Meulaboh.
"Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya, bayar pajaknya ke mana? Itu pulaunya tidak terlalu besar," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers di kediamannya, Kamis (23/6).
JK menambahkan, bagi Aceh persoalan perpindahan kepemilikan empat pulau itu lebih dari sekadar wilayah administrasi.
"Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat," katanya.
JK Desak Segera Ada Penyelesaian
JK berharap polemik kepemilikan empat pulau ini bisa diselesaikan sebaik-baiknya demi kemasalahatan bersama.
"Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak. Tidak ada gas. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada," katanya.
Terkait sikap Muzakif Manaf saat bertemu Bobby, JK tak ingin menyimpulkan lebih jauh. Tetapi, dia memahami jika ada kekecewaan atas keputusan yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian.
"Saya tidak bisa kasih komentar tentang itu, tapi itu mungkin menggambar kekecewaan Gubernur Aceh, mungkin itu," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sofyan Djalil juga sangat berharap masalah ini bisa diselesaikan. Terkait keputusan menteri yang sudah terlanjur terbit diusulkan diperbaiki.
"Jadi kita harapkan seperti yang Pak JK kemukakan, ini diselesaikan baik-baik. Kalau ini peraturan menteri bisa diperbaiki, selesai masalah."
JK sekali lagi menegaskan, keputusan menteri terkait pemilikan empat pulau tidak bisa mengubah undang-undang. Walaupun undang-undangnya tidak menyebut batasan empat pulau itu secara spesisifik, tetapi ada sejarah yang mengakui empat pulau itu sebagai milik Aceh.
"Ini tentu adalah suatu upaya kita untuk negeri ini hidup damai dengan baik. Bertetangga yang baik, karena kalau seperti anda punya rumah, tiba tiba ada yang mengeklaim pagarnya, tentu marah kan atau apa. gitu lah sebenarnya," kata JK.