Polri-Kejagung Kolaborasi Usut Dugaan Kejahatan Lingkungan di Tapanuli, Diduga Libatkan Korporasi
Irhamni menjelaskan, para pelaku akan dijerat dengan berbagai pasal serius, mulai dari tindak pidana lingkungan hidup.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung menegaskan komitmen untuk menuntaskan penanganan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Diduga, tindak pidana lingkungan hidup melibatkan sebuah korporasi.
Dir Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan, pihaknya telah memaparkan berbagai fakta lapangan serta keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian dalam proses hukum selanjutnya.
"Kami sebagai penyidik telah menyampaikan banyak hal terkait fakta-fakta di lapangan dan keterangan ahli yang sangat berguna untuk menunjang pembuktian nanti," kata Irhamni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).
Ia menegaskan, penanganan perkara ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menegakkan hukum. Pemerintah, disebutnya telah mengerahkan sumber daya terbaik, guna mengungkap perkara secara menyeluruh.
"Kami tentunya mewakili pemerintah, yang telah menyediakan sumber daya yang luar biasa untuk menangani kasus ini," tegasnya.
Irhamni menjelaskan, para pelaku akan dijerat dengan berbagai pasal serius, mulai dari tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, hingga pertanggungjawaban pidana baik secara perorangan maupun korporasi.
Kejaksaan Terima SPDP
Direktur Jampidum Kejaksaan Agung Sugeng Riyanta menyatakan, Kejaksaan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri terkait perkara tersebut.
"Kami menginformasikan bahwa Kejaksaan sebagai penuntut umum sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Dit Tipidter terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di sekitar Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah yang melibatkan sebuah korporasi,” ujar Sugeng.
Sugeng menegaskan, unsur pidana dalam perkara ini telah terpenuhi secara nyata, baik dari sisi peristiwa, alat bukti, maupun korban yang terdampak.
"Kami sepakat bahwa peristiwa pidana ini sudah jelas, bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, dan korbannya nyata. Tugas kami sebagai penegak hukum adalah untuk memfaktakan ini menjadi fakta yuridis dan membawa perkara ini ke pengadilan," tegasnya.
Menurut Sugeng, fokus utama penuntutan tidak hanya pada pemidanaan, tetapi juga pada pertanggungjawaban korporasi dalam pemulihan kerusakan lingkungan akibat bencana yang ditimbulkan.
Minta Pertanggungjawaban Korporasi
"Yang utama adalah kami ingin meminta pertanggungjawaban dari pihak korporasi terkait pemulihan kerusakan akibat bencana ini. Kerugian yang ditimbulkan luar biasa, dan kerusakan lingkungan juga sangat besar," jelasnya.
"Kami akan mengoptimalkan proses ini dan meminta pertanggungjawaban dari korporasi atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan,” sambungnya.
Kejaksaan Agung optimistis penanganan perkara ini dapat diselesaikan secara profesional dan transparan, serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
"Kami yakin perkara ini akan bisa kami tuntaskan dan memenuhi harapan masyarakat untuk keadilan,” pungkas Sugeng Riyanta.