Polisi Tangkap 54 Pelajar di Dua Stasiun karena Diduga akan Ikut Demo, Ada Temuan Panah dan Petasan
Pelajar tersebut ditangkap saat mereka meninggalkan peron. Petugas yang telah bersiaga segera mendekati dan meminta mereka untuk duduk.
Sebanyak 54 siswa berhasil diamankan ketika akan berpartisipasi dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 53 orang ditangkap di Stasiun Palmerah, sementara satu orang lainnya ditangkap di Stasiun Tanah Abang.
"Dari stasiun Palmerah 53 pelajar diamankan. Satu pelajar diamankan dari Stasiun Tanah Abang membawa 9 busur panah," ungkap Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dalam keterangan persnya pada hari yang sama. Penangkapan tersebut terjadi saat para pelajar baru saja keluar dari peron, di mana petugas yang sudah berada di lokasi langsung mendekati mereka dan meminta untuk duduk.
Setelah itu, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tas dan memeriksa barang bawaan masing-masing pelajar. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa beberapa pelajar kedapatan membawa barang-barang yang mencurigakan, seperti petasan, kacamata pelindung untuk gas air mata, dan pasta gigi. Penangkapan ini menunjukkan kesigapan petugas dalam menjaga keamanan dan mencegah tindakan yang tidak diinginkan selama demonstrasi.
Terdapat ajakan "Siap Tempur" dalam percakapan di WhatsApp
Dari ponsel yang mereka miliki, pihak kepolisian menemukan adanya percakapan di WhatsApp yang berisi ajakan untuk "siap tempur". Salah satu anggota polisi menyatakan, "Ada yang bawa petasan, bawa kacamata untuk gas air mata, bawa odol. Tadi juga dilihat dari chatingan di WA nya dia masuk grup ada tulisan seperti udah siap tempur belum. Ada banyak banget grup-grupnya." Dalam penjelasannya, dia mengungkapkan bahwa para pelajar tersebut berasal dari berbagai daerah, termasuk Tangerang, Parung, dan Jakarta Selatan.
Beberapa di antara mereka mengaku telah lulus dari sekolah, tetapi tetap ikut serta dengan berpura-pura sebagai buruh. "Mereka mengetahui dari medsos, cuma ikut-ikutan. Kalo dia bukan pelajar, dia udah lulus tapi dia cuma ikut-ikutan, dia mengaku sebagai buruh. Saat ini di sini sisa 8 orang," tandasnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dari media sosial yang mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan, meskipun status pendidikan mereka berbeda-beda.
Pekerja Menggelar Aksi, KSPI Berkomitmen untuk Demonstrasi dengan Damai
Pada hari ini, ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi yang terpusat di gerbang utama Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Menanggapi aksi tersebut, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa demonstrasi akan berlangsung dengan tertib dan tanpa kekerasan. "Jangan ada kerusuhan, kita sampaikan kita minta pengamanan yang persuasif dan humanis," ungkap Said kepada para demonstran di lokasi, Kamis (28/8/2025).
Said menjelaskan bahwa total ada ribuan peserta aksi yang terdiri dari 74 elemen buruh. Selain itu, kelompok mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga direncanakan untuk ikut serta dalam aksi tersebut. "Pada hari ini partai buruh bersama koalisi serikat pekerja termasuk KSPI yang bergabung kurang lebih 74 elemen gerakan buruh dan gerakan rakyat termasuk serikat petani, kami mendapatkan kabar juga kawan-kawan BEM seluruh Indonesia dan juga gerakan-gerakan mahasiswa lainnya dan beberapa elemen lagi akan hadir di DPR RI pada sekitar di antara jam 10 atau sampai dengan jam 11," seru Said.
Dia meyakini bahwa aksi hari ini akan meluas karena tuntutan yang sama juga diorganisir oleh partai buruh, gerakan serikat buruh, dan gerakan mahasiswa di berbagai daerah lainnya. Meskipun demikian, Said memastikan bahwa aksi besar tersebut akan berlangsung dalam kondisi yang aman. "Aksi hari ini tidak ada kekerasan kami bersumpah menjaga aksi ini kondusif, ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI tuntutan ya ada enam isu," tegasnya.
Tuntutan yang diajukan oleh buruh dalam demonstrasi
Dalam aksi demonstrasi buruh yang akan berlangsung di DPR, terdapat beberapa tuntutan utama yang akan disampaikan. Beberapa di antaranya adalah: menghapus sistem outsourcing dan menolak praktik upah murah (HOSTUM). Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Mereka juga menyerukan penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membentuk Satgas PHK.
Selanjutnya, terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi pajak di sektor ketenagakerjaan. Tuntutan ini mencakup peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan, penghapusan pajak pesangon, pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pajak Jaminan Hari Tua (JHT), serta penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan yang sudah menikah. Selain itu, buruh juga mendesak agar Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan disahkan tanpa menggunakan Omnibuslaw.
Di samping itu, buruh meminta agar RUU Perampasan Aset segera disahkan untuk memberantas korupsi. Mereka juga menuntut revisi RUU Pemilu dengan mendesain ulang sistem pemilu untuk tahun 2029. Dengan tuntutan-tuntutan ini, buruh berharap agar suara mereka didengar dan direspons dengan serius oleh pihak-pihak terkait.