Pemulihan Pascabencana Sumatra Terus Membaik, Mayoritas Daerah Terdampak Berangsur Normal
Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga menuju pemulihan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan bahwa pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal.
Tito menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju pemulihan. Selain itu, seluruh pengungsi dipastikan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan telah menempati hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
"Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 (kabupaten/kota) yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang, belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman," katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu (24/5).
Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 daerah telah kembali normal. Satu daerah, yakni Tapanuli Selatan, mendekati normal, sementara dua daerah lain yang masih memerlukan perhatian adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Sementara itu, di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali normal. Untuk Gayo Lues, kondisinya telah mendekati normal. Sedangkan tujuh daerah yang masih memerlukan atensi meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Penilaian Kondisi Daerah
Tito menjelaskan, penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting. Mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting [seperti] SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.
Tito menekankan pentingnya dukungan anggaran guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sangat membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam menangani berbagai kebutuhan lanjutan di daerah.
"Daerah-daerah yang bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap, tetap juga nanti akan menangani residu-residu yang tidak kecil," tandasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).