Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHPLKPP) tahun 2023.

Hasilnya, pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016," kata Ketua BPK RI Isma Yatun, di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Usai menyampaikan hasil laporan keuangan, Isma Yatun menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah penyerahan laporan itu, Jokowi menyampaikan sambutan. Jokowi mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintah pusat karena mendapatkan predikat WTP.

Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik," kata Jokowi.

Sejumlah pejabat negara hadir dalam acara ini. Mereka adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Kemudian turut hadir para menteri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM), di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki.

Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, MenPAN-RB Azwar Anas, Menlu Retno Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).