Pembelaan Jokowi soal Beban Utang Whoosh, MRT dan LRT yang Rugi
Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo mengajak masyarakat atau siapapun untuk mengetahui akar permasalahanya terlebih dahulu.
Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi menjadi sasaran tembak atas kerugian yang dialami Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. Utang kepada China yang tak terkejar kini menjadi polemik yang tak berujung.
Ditemui awak media di Rumah Makan Mbak Tien Solo, Senin (27/10), Jokowi memberikan pembelaan ihwal proyek yang diteken sejak tahun 2015. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo mengajak masyarakat atau siapapun untuk mengetahui akar permasalahanya terlebih dahulu.
"Ini jadi kita harus tahu masalahnya dulu ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan," ujar Jokowi.
Jokowi mencontohkan, dengan kemacetan di Jakarta, kerugian yang dialami sekitar Rp65 Triliun per tahun. Untuk Jabodetabek ditambah Bandung, bisa mencapai sekitar Rp100 triliun per tahun.
"Nah, untuk mengatasi itu kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat dan sebelumnya lagi KRL. Ada juga kereta bandara agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik," jelasnya.
Jelaskan Prinsip Dasar Transportasi
Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut jika prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Hal itulah yang juga harus dimengerti. Jadi bukan untuk mencari laba.
"Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu ? Misalnya, pengurangan emisi karbon. produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi ? Polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal," tandasnya.
"Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian, kayak MRT, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI (Hotel Indonesia). Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu. 12 tahun yang lalu," bebernya.