Paulus Waterpauw: Pembangunan Papua Harus Utamakan Dialog dan Kesejahteraan Warga

Pendekatan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Papua.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw menegaskan pembangunan di Papua tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus menempatkan masyarakat, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat pembangunan.

Menurut Paulus, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, infrastruktur, maupun proyek strategis nasional yang dibangun pemerintah, melainkan sejauh mana masyarakat Papua benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Paulus merespons pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang tengah berjalan di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel.

Ia menilai pendekatan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Papua. Setiap persoalan, polemik, maupun hambatan yang muncul, kata dia, harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah bersama masyarakat.

"Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu," ujar Paulus dikutip Jumat (22/5).

Mantan perwira tinggi Polri kelahiran Fakfak itu menekankan komunikasi dengan masyarakat Papua harus dilakukan secara manusiawi dan penuh empati, bukan dengan pendekatan pemaksaan atau keputusan sepihak.

Menurutnya, masyarakat Papua pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan apabila diberikan penjelasan yang baik mengenai manfaat, peluang ekonomi, serta masa depan yang dapat diperoleh melalui program pembangunan tersebut.

Paulus mengatakan masyarakat harus dilibatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan pemerintah.

Ia juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang dinilai menjadi akar berbagai persoalan sosial di Papua, mulai dari keterbelakangan pendidikan, rendahnya akses kesehatan, pengangguran, hingga potensi gangguan keamanan.

"Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik," katanya.

Karena itu, Paulus menilai pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia agar kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat secara berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan bottom up dalam perumusan kebijakan pembangunan Papua. Aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga kota, kata dia, harus menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Menurut Paulus, pendekatan tersebut akan membuat masyarakat Papua merasa memiliki pembangunan yang dijalankan pemerintah sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua.