OJK Sulselbar, BPS, dan LPS Pastikan Kualitas Data SNLIK 2026 di Sulawesi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memantau langsung pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 untuk memastikan akurasi data dan menjadi dasar kebijak
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setempat melaksanakan pemantauan langsung Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas serta akurasi data yang terkumpul dari survei penting tersebut. Pemantauan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran kondisi literasi keuangan.
Kepala Perwakilan OJK Sulselbar, Moch Muchlasin, menegaskan bahwa pemantauan ini krusial untuk menjaga integritas hasil survei. Pelaksanaan SNLIK 2026 di wilayah Sulsel dan Sulbar telah dimulai sejak awal Februari. Ini mencakup beberapa kabupaten penting di kedua provinsi tersebut.
Survei ini sangat penting untuk mengetahui tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk keuangan. Data yang akurat akan menjadi landasan bagi kebijakan strategis di masa depan. Kolaborasi tiga lembaga ini menunjukkan komitmen terhadap data berkualitas.
Proses Pemantauan SNLIK 2026 di Berbagai Wilayah
Pelaksanaan survei SNLIK 2026 di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah berlangsung di beberapa kabupaten. Pada Kamis (12/2) lalu, kegiatan survei dilaksanakan di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, pada Rabu (18/2), survei berlanjut ke Kabupaten Gowa.
Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menjelaskan bahwa pemantauan langsung ini bertujuan memastikan proses survei berjalan sesuai metodologi yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar data yang diperoleh dapat menggambarkan secara akurat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Konsistensi dalam metode survei adalah kunci utama.
Sebelumnya, pemantauan juga telah dilakukan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel, dan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal Februari 2026 sebagai bagian dari rangkaian SNLIK di seluruh Indonesia. Seluruh tahapan ini menunjukkan keseriusan dalam pengumpulan data.
Urgensi dan Data Terkini Literasi Keuangan Nasional
Kepala OJK Sulselbar, Moch Muchlasin, menekankan pentingnya SNLIK untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan di daerah. Hasil survei ini akan menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan. Pemahaman masyarakat terhadap keuangan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi.
Berdasarkan data SNLIK 2025 dari OJK, angka literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen dan inklusi keuangan 80,51 persen pada tahun 2025. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat.
Namun, di Sulawesi Selatan, masih terdapat ketidakseimbangan antara angka literasi dan inklusi keuangan. Kondisi ini terutama terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan ini menjadi fokus perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.
Sumber: AntaraNews