Menko PMK Ungkap PR untuk Gus Ipul sebagai Mensos Baru Menggantikan Risma

Muhadjir Effendy mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Gus Ipul sebagai Mensos.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjadi Menteri Sosial di Istana Negara Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (11/9) pagi. Ia menggantikan posisi Tri Rismaharini yang mengundurkan diri dari jabatannya lantaran maju di Pilkada 2024 sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Gus Ipul sebagai Mensos.

Apalagi, ia menjabat sebagai Mensos tidak begitu lama atau hanya kurang lebih satu bulan. Mengingat, pada 202 Oktober 2024 akan dilakukan pelantikan terhadap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029.

"Meneruskan Menteri Sosial yang lama toh. PR untuk Kementerian Sosial yang kemarin sudah saya rapatkan dengan pejabat eselon I, itu terutama merapikan data, DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu harus dilakukan atau triangulasi dengan data-data yang ada, dari kementerian-kementerian dan badan yang ada," kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

"Yang berkompeten seperti data BKKBN, data dukcapul di Kementerian Dalam Negeri. Data penyaluran Bansos di Kementerian Keuangan, sehingga semakin akurat. Dengan demikian maka capaian target dari pemberian berbagai macam bantuan sosial dan jaminan," sambungnya.

Dia menyebut, adanya bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang dilakukan itu bisa tercapai dan bisa tepat sasaran. Karena adanya target untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Yang mestinya tahun ini mencapai 7,5, baru turun menjadi 9,03 dari 9,08. Kemudian untuk kemiskinan ekstrim, targetnya 0 bunder. Tapi tahun ini kita baru bisa mencapai 0,8. Walaupun sudah 0, tapi masih angka guntutnya masih 8. Jadi masih perlu kerja keras lagi," sebutnya.

Menurutnya, salah satu kuncinya memang harus adanya jaminan terhadap berbagai macam bantuan.

"Baik itu bansos maupun pemberdayaan sosial, itu tepat sasarannya. Dan itu kuncinya di data," ujarnya.

Data itu pun dikatakannya sangat tergantung kepada entry datanya dan sumber datanya serta updating data. Termasuk, di dalam menetapkan cut off datanya.

"Jadi kapan data itu harus diperbarui. Semakin cepat, semakin kerap diperbarui akan semakin akurat. Karena angka kemiskinan itu kan selalu dinamis," ungkapnya.

"Dengan berbagai sebab yang mengakibatkan kemiskinan. Maka sebetulnya updating terhadap BTKS itu mutlak harus dilakukan dengan baik," pungkasnya.