Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027
Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.
Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan kualitas pelayanan publik.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
“Kami mohon perkenan Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat memberikan persetujuan terhadap pokok indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebagai berikut. Yang pertama, pokok indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49.801.124.984.000,” ujar Purbaya.
Menurut dia, rencana kerja Kementerian Keuangan tahun 2027 dirancang untuk mendukung Program Prioritas Nasional melalui lima program utama yang dijalankan berbagai unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.
Dukung Sekolah Rakyat hingga Koperasi Merah Putih
Program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi akan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Program tersebut antara lain mendukung pembangunan 514 Sekolah Rakyat dan peningkatan akses pendidikan.
Pada sektor penerimaan negara, pemerintah akan memperkuat pengawasan melalui sinergi patroli laut untuk mendukung pemberantasan penyelundupan.
Sementara itu, program pengelolaan belanja negara diarahkan untuk mendukung pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
MBG hingga Subsidi Biodiesel B50
Melalui program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, Kementerian Keuangan juga menyiapkan dukungan terhadap sejumlah program strategis pemerintah.
Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, pembangunan 514 Sekolah Rakyat, pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program mobil nasional, serta peningkatan kualitas 66 rumah sakit.
Selain itu, program dukungan manajemen yang dijalankan seluruh unit eselon I dan badan layanan umum (BLU) akan mengakomodasi pendanaan subsidi biodiesel untuk mendukung implementasi mandatori B50.
Purbaya menjelaskan, dari total usulan pagu sebesar Rp49,8 triliun, sebanyak Rp39,32 triliun berasal dari rupiah murni, Rp102,15 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Rp10,38 triliun dari badan layanan umum.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian dan lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang ada di tengah kebutuhan yang semakin meningkat, terutama untuk mendukung program kerja prioritas nasional,” ujarnya.
Berdasarkan fungsi, alokasi anggaran Kementerian Keuangan tahun 2027 terdiri dari fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,52 triliun, fungsi pendidikan Rp3,99 triliun, dan fungsi ekonomi Rp284,71 miliar.