Mendagri Harap Lulusan IPDN Jadi Motor Perubahan bagi ASN
Mendagri menekankan bahwa IPDN memiliki peran vital dalam menyiapkan SDM pemerintahan yang akan menjadi motor perubahan dalam birokrasi Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat menjadi motor perubahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ini disampaikan Mendagri dalam Kuliah Umum Civitas Academica dan Praja IPDN Pusat dan Regional bertema "Dukungan IPDN dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Program Strategis Pemerintah" pada Kamis (5/6/2025) di Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar).
"Saya sangat besar harapan kepada IPDN ini, untuk bisa melahirkan ASN-ASN yang profesional, yang bisa menjadi motor penggerak, dan bisa mempengaruhi ASN-ASN lain," katanya.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa IPDN memiliki peran vital dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan yang akan menjadi motor perubahan dalam birokrasi Indonesia. Apalagi, IPDN menyandang predikat sebagai lembaga pendidikan kedinasan terbesar di Indonesia yang mencetak aparatur pemerintahan berkompeten dan profesional di bidang ilmu pemerintahan.
"Yang perlu kita sadari bersama, IPDN adalah lembaga pendidikan kedinasan terbesar di Indonesia," ungkapnya.
Berdasarkan data, alumni IPDN saat ini sudah lebih dari 34 ribu orang, tersebar di seluruh Indonesia dan telah menduduki berbagai jabatan penting, mulai dari bupati, wali kota, sekretaris daerah (sekda), hingga anggota DPR. Karena itu, IPDN harus melahirkan ASN yang tidak hanya cakap dalam ilmu pemerintahan, tetapi juga memiliki karakter, fisik yang kuat, dan mental yang tangguh. Hal inilah yang menjadi keunggulan IPDN dibandingkan perguruan tinggi biasa.
"Tidak hanya sekadar pelajaran akademik yang dinilai, tapi juga mirip dengan sekolah kedinasan seperti Akmil, Akpol. Fisik juga dilatih agar sehat, dan kemudian mental, karakter, pendidikan karakter," terangnya.
Ia juga mendorong para praja IPDN agar tidak ragu melanjutkan studi ke luar negeri. Hal ini mengingat semakin kompleksnya tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada 2045, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, perkembangan teknologi digital, dan dinamika geopolitik. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sosok pemimpin birokrasi yang tidak hanya andal dalam urusan teknis pemerintahan, tetapi juga memiliki wawasan global, pola pikir terbuka, serta ketangguhan dalam menghadapi perubahan zaman.
"Kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin kita menginginkan ada reformasi atau revolusi budaya. Revolusi kultur yang lebih baik. Seperti negara-negara maju. Kita adalah negara besar, 285 juta orang. Tidak mungkin akan instan bisa mengubah itu. Mengubah itu perlu langkah-langkah sistematis," tambahnya.
Mendagri juga mengapresiasi rencana IPDN untuk meningkatkan kualitas akademik dan pembelajaran berbasis praktik. Kurikulum baru yang akan diberlakukan menitikberatkan pada pengetahuan terbaru serta mendorong peningkatan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.
"Berkaitan dengan masalah kurikulum ini, itulah tadi jangan sampai terjebak, terperangkap dalam materi yang itu-itu saja. Materi dasar okelah untuk matrikulasi, penyesuaian, tapi update terus informasi atau pengetahuan-pengetahuan, penemuan-penemuan, buku-buku baru," imbuhnya.
Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi mengungkapkan, IPDN saat ini memiliki 3.607 praja aktif dan ditunjang oleh 272 dosen, dengan komposisi akademik yang kuat, termasuk 137 dosen berpendidikan magister dan 135 dosen bergelar doktor. Dari jumlah tersebut, 18 dosen merupakan alumni dari perguruan tinggi luar negeri.
"Semua civitas academica IPDN untuk bersama-sama mewujudkan IPDN yang lebih baik. IPDN yang memiliki daya saing tidak hanya nasional, tapi juga dalam jejaring pergaulan internasional," tandasnya.