Massa Berpakaian Hitam Demo di DPRD Jabar, Kritik Pemerintah dan Tuntut Perubahan
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.
Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengenakan pakaian serba hitam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa berkumpul tepat di depan Gedung DPRD Jawa Barat sambil membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka tampak duduk melingkar dan secara bergantian menyampaikan orasi melalui pengeras suara.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian dan TNI yang berjaga di sekitar area gedung dewan. Petugas yang dilengkapi alat pelindung diri beberapa kali mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib.
"Tertib ya, tertib," kata salah seorang petugas polisi.
Soroti Program Pemerintah dan Kondisi Ekonomi
Untuk mengantisipasi dampak aksi terhadap lalu lintas, aparat melakukan penutupan sementara di sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi.
Jalan Diponegoro dan Jalan Cimandiri tidak dapat dilalui kendaraan selama aksi berlangsung. Polisi juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas guna mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.
Salah seorang peserta aksi, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik, menjelaskan sejumlah tuntutan yang dibawa massa dalam demonstrasi tersebut.
Tuntutan pertama adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghentikan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, massa juga meminta pemerintah melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri yang dilakukan Presiden.
Kritik Potensi Dwifungsi TNI dan Polri
Dalam aksi tersebut, peserta demonstrasi juga menyoroti isu yang mereka nilai berkaitan dengan potensi munculnya kembali dwifungsi TNI dan Polri. Selain itu, mereka turut menyuarakan tuntutan terkait perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
"Hal tersebut kami kaitkan dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI, serta regulasi terkait Polri yang dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat Indonesia secara luas," ungkap dia.
Hingga aksi berlangsung, massa terus menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian di depan Gedung DPRD Jawa Barat dengan pengawalan aparat keamanan.