Ketua DPR setuju revisi UU Terorisme, tetapi butuh waktu lama

Menurut Ade, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika akan melakukan revisi undang-undang.

2016-01-19 14:31:35

Terorisme

Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan, pada dasarnya dewan mengapresiasi rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Ade, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika akan melakukan revisi undang-undang.

"Untuk UU kami setuju untuk dilakukan revisi cuma kami juga memberikan pandangan bahwa revisi itu memerlukan waktu. Karena memang prosedur dan tahapan-tahapan harus dilalui dan kalau memang revisi maka inisiatif dari pemerintah beberapa pasal mengenai revisi tersebut," kata Ade usai rapat konsultasi di Istana, Jakarta, Selasa (19/1).

Namun demikian, tegas Ade, untuk melakukan revisi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Berdasarkan rapat di DPR, pihaknya juga menyampaikan pandangan atau usulan agar pemerintah menerbitkan Perppu UU Terorisme.

Kata dia, hal ini sebagai salah satu jalan pintas sebagai payung hukum dalam antisipasi ancaman terorisme. Apalagi untuk melakukan revisi UU membutuhkan waktu yang lama karena harus melewati beberapa tahap.

"Nah tetapi kami juga menyarankan jika itu perlu waktu sementara kita ada kegentingan memaksa ya enggak apa-apa pemerintah bisa mengeluarkan Perppu mengenai hal itu," jelasnya.

Ade menampik bila DPR ngotot agar pemerintah mengeluarkan Perppu dibandingkan melakukan revisi UU Terorisme. Kata dia, DPR juga tidak memaksa pemerintah untuk tidak melakukan revisi UU tersebut.

"Siapa yang kekeh? Enggak maksa-maksa. Saya menyampaikan dua jalan, jalannya cuma dua, jalannya itu. Jadi dua, revisi, kami setuju saja cuma risikonya perlu waktu. Kalau mau cepat, Perppu juga enggak apa-apa. Yang jelas dewan dua-duanya oke," tandasnya.

(mdk/eko)