Rapat dengan pimpinan lembaga negara, Jokowi singgung UU terorisme

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumpulkan para kepala lembaga negara di Istana Negara. Dalam rapat itu, Jokowi juga sempat membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Belum ada hasil dari revisi UU itu. Menurut Jokowi, pembahasan tadi hanya baru pembicaraan awal. "Ini tadi baru pembicaraan awal," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Selasa (19/1).

Jokowi menegaskan, nantinya akan ada proses lebih lanjut di semua lembaga negara. Pada pertemuan selanjutnya, dia ada keputusan mengenai revisi UU Terorisme.

Lebih lanjut, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dianggap perlu dilakukan. Sebab, selama ini payung hukum untuk mengatur pencegahan aksi terorisme belum diatur secara detail. Termasuk upaya-upaya preventif saat ini agar terorisme dapat dicegah.

"Poin-poinnya sudah dirangkum semuanya, tetapi akan diolah di lembaga-lembaga negara yang terkait dengan itu. Saya kira betul-betul nanti detil dan tidak ada yang tercecer satu pun," terangnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR menentang usulan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menginginkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme direvisi agar pihaknya bisa lakukan penangkapan.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menegaskan, BIN sudah mempunyai tugas memberikan informasi. Sedangkan eksekusi tetap menjadi milik Kepolisian. Sehingga bila intelijen diberikan kewenangan melakukan penangkapan, ditakutkan akan terjadi rivalitas antara Kepolisian, TNI maupun Intelijen lakukan penangkapan.

"BIN itu kan punya fungsi melacak dan mengolah informasi jadi dia tidak punya fungsi eksekusi. Jangan-jangan ada rivalitas antara institusi organisasi sehingga enggak mau menyerahkan informasi, melakukan sendiri, timbul rivalitas," kata Nasir di Gedung DPR.