Kepala BGN Ungkap BPOM Sudah Awasi MBG di 30 Provinsi, Usul Anggaran Inspeksi Ditambah
Usulan itu disampaikan Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapatkan anggaran tambahan dalam membantu pengawasan program makan bergizi gratis (MBG).
Usulan itu disampaikan Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).
"Tentu saja peran serta lembaga dan Kementerian atau Lembaga lain ini di dalam program MBG terutama yang ada di Komisi IX saya sangat merekomendasikan karena pasti tadi kita lihat BPOM sudah sangat intens mengontrol kami di lapangan," kata Dadan.
BPOM Sudah Awasi MBG di 30 Provinsi
Dadan menjelaskan, anggaran pengawasan Makan Bergizi Gratis dilakukan BPOM perlu ditambah karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pemasok makanan akan semakin bertambah. Sehingga, Dadan menilai, perlu anggaran tambahan agar BPOM bisa semakin intens melakukan kunjungan ke SPPG.
"Tapi untuk SPPG yang semakin bertambah bahkan akan ada 30 ribu di akhir tahun saya kira pergerakannya harus didukung dengan anggaran yang cukup. Jadi saya mau merekomendasikan agar BPOM anggarannya ditambah untuk menginspeksi kami atau nanti bisa ditambahi beberapa hal terkait tersebut," ujar dia.
Dadan juga menuturkan, BPOM sudah mengawasi program Makan Bergizi Gratis di 30 provinsi dengan mengunjungi 106 SPPG. Menurut Dadan, jumlah kunjungan tersebut terbilang masih terbatas.
"Ini rekap kunjungan BPOM ke SPPG yang sudah terjadi di 30 provinsi memang kunjungannya masih terbatas ada kami catat 106 kunjungan dari BPOM ke SPPG," kata Dadan.