Kemendagri Usul Parpol Diizinkan Dirikan Badan Usaha: Ormas Boleh Kok
Hal tersebut guna menciptakan partai politik yang mandiri sekaligus mempunyai peran sebagai pilar utama dalam berdemokrasi.
Infografis 24 Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Lolos ke Tahap Verifikasi Administrasi (Liputan6.com/Abdillah)
(@ 2023 merdeka.com)Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usul agar partai politik nantinya bisa mendirikan badan usaha sendiri. Hal tersebut guna menciptakan partai politik yang mandiri sekaligus mempunyai peran sebagai pilar utama dalam berdemokrasi.
"Nah ormas yang sekarang boleh kok mendirikan badan usaha, kenapa partai politik tidak boleh mendirikan badan usaha, toh manajemennya berbeda," kata Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar di DPP Gerindra, Rabu (21/5).
Menurut Bahtiar, satunya-satunya dana yang bisa diperoleh dari partai hanya berdasarkan iuran dari anggota partainya saja.
"Partai politik tidak boleh mandirikan badan usaha, hanya berdasarkan iuran anggota sumbangan. Kami mewakili Kemendagri mungkin sudah saatnya kita kembali mohon izin pak Sekjen untuk membelokkan tentang pengaturan kita tentang partai politik, karena pengaturan partai politik kita itu serba tidak boleh," terang dia.
Kata Bahtiar di negara-negara maju yang menganut sistem demokrasi, sudah memperbolehkan partai politik mendirikan badan usaha. Hal itu juga yang menjadikan partai politik tersebut menjadi mandiri dan kuat.
"Kemudian di dalam UU partai politik kita juga tidak menganut tentang aset, ada aturan tentang aset. Jadi pasti partai politik di Indonesia ini mengalami kesulitan dalam pencatatan aset partai Politik," ucapnya.
Tanggapan Gerindra
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani mendukung usulan dari Kemendagri akan hal tersebut. Hal itu juga sudah menjadi bahan diskusi di internal partai.
"Itu sebabnya partai juga berpikir bagaimana sumber keuangan partai bisa dipikirkan. Apakah mungkin partai mendapatkan badan usaha partai," kata dia.
Dia berharap agar parpol nantinya bisa tumbuh berkembang menjadi mandiri dengan adanya badan usaha yang didirikan oleh partai guna membantu operasional.
"Sehingga partai bisa membawa sungguh-sungguh rekomendasi publik dan partai tidak lagi berpikir tentang ekonomi mencari ini itu," pungkas dia.