Kemendagri Kirim 1.138 Praja IPDN Bantu Aceh Pasca Bencana, Fokus Pemulihan Desa Terdampak
Ribuan Praja IPDN Bantu Aceh Pasca Bencana, khususnya di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, untuk mempercepat pemulihan desa serta mengaktifkan kembali layanan pemerintahan yang lumpuh.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberangkatkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk misi kemanusiaan di wilayah Aceh. Mereka akan fokus membantu pemulihan desa-desa yang terdampak parah bencana, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Pengiriman ribuan praja ini dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (03/1). Kolaborasi dengan Lion Air Grup memungkinkan mobilisasi personel ke daerah yang membutuhkan penanganan cepat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan para praja, memberikan motivasi untuk menjalankan tugas mulia ini. Misi mereka adalah mengembalikan fungsi pemerintahan dan layanan dasar masyarakat di desa-desa yang terdampak bencana.
Ribuan Praja IPDN Diterjunkan untuk Pemulihan Aceh
Sebanyak 1.138 praja IPDN diberangkatkan Kemendagri untuk membantu pemulihan pasca-bencana di Aceh. Proses pengiriman ini dilakukan secara bertahap, dengan 413 personel diberangkatkan pertama menuju Medan, dan selanjutnya 414 personel menyusul ke Aceh.
Tahap ketiga akan melibatkan 179 personel, sementara 132 personel tim advance telah lebih dulu berada di lokasi. Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa total 1.138 personel akan lengkap berada di Aceh Tamiang pada Senin (5/1/2026).
Mendagri juga menyatakan akan menyusul ke Aceh untuk menyambut para praja dalam sebuah upacara bersama pemerintah daerah. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi motor penggerak awal bagi rehabilitasi di wilayah yang porak-poranda.
Misi Utama: Pemulihan Pemerintahan Desa dan Layanan Publik
Penugasan para praja IPDN ini memiliki dua fokus utama yang krusial bagi masyarakat terdampak. Pertama, mereka akan terlibat aktif dalam kegiatan pembersihan pasca-bencana di wilayah desa yang mengalami kerusakan.
Kedua, dan tak kalah penting, para praja akan mendukung pemulihan serta mengaktifkan kembali roda pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar layanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan normal kembali.
Mendagri mencatat bahwa terdapat 22 desa yang hilang akibat bencana di tiga provinsi, dengan 13 desa di antaranya berada di Aceh. Selain itu, 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak, menyebabkan pemerintahan desa tidak dapat berfungsi optimal.
Wilayah Aceh menjadi daerah dengan dampak terbesar, di mana 1.455 kantor desa terdampak bencana. Kondisi ini menyoroti urgensi peran praja IPDN dalam membangkitkan kembali sistem pemerintahan di tingkat desa.
Skala Dampak Bencana dan Prioritas Penanganan
Bencana yang melanda telah berdampak pada 52 daerah di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meskipun Sumatera Barat menunjukkan pemulihan yang lebih cepat, Aceh masih memerlukan atensi khusus.
Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak, sehingga menjadi prioritas utama penanganan. Beberapa wilayah lain di Aceh yang juga memerlukan perhatian spesifik meliputi Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Penugasan para praja IPDN direncanakan berlangsung selama satu bulan dan dianggap sebagai bagian dari kurikulum mereka. Mendagri Tito Karnavian menyebutnya sebagai bentuk 'kuliah kerja nyata' yang riil.
Melalui program ini, para praja tidak hanya memberikan kontribusi nyata di lapangan, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi permasalahan sosial dan pemerintahan pasca-bencana.
Sumber: AntaraNews