Kasus Novel Baswedan, polisi berani bangkang Jokowi

Presiden Jokowi sempat meminta penyidik Bareskrim menghentikan kasus Novel Baswedan.

2015-12-04 07:45:00

Jakarta

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Novel Baswedan dibawa ke Bengkulu oleh penyidik Bareskrim Polri untuk penyerahan tahap kedua ke Kejaksaan Bengkulu. Penyidik itu berangkat dengan didampingi kuasa hukum dan dan dua orang dari KPK pada Kamis (3/12) kemarin.

Kasus dugaan penganiayaan itu muncul lagi setelah Novel mengusut kasus korupsi di Korlantas Polri. Dua jenderal masuk bui. Perkara itu sempat dihentikan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di era Presiden Joko Widodo, Novel sempat ditangkap. Akhirnya atas permintaan Jokowi, Novel tidak ditahan, tetapi kasusnya berlanjut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, pelimpahan kasus Novel ke Kejaksaan sepertinya dipaksakan. Sebab, kata dia, sebelum kasus Novel dinyatakan P-21, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Badrodin untuk tak menahan mantan penyidik KPK itu pada bulan Mei lalu.

"Tidak mengerti lagi dengan polisi. Sebelum P-21 sudah ada kontroversi dengan kasus ini. Kasus ini dipaksakan," kata Ray ketika dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Jumat (5/12).

Menurut dia, pelimpahan kasus Novel ke Kejaksaan Agung juga memperlihatkan beda sikap antara Presiden Jokowi dan Polri terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan sikap ini bagi Ray mengindikasikan belum tuntasnya hubungan antara Polri dan KPK.

"Tapi dalam konteks ketegangan KPK dan polisi mungkin belum berakhir, masih ada yang mengganjal di antara mereka. Terlihat tidak sejalan antara presiden dan polisi soal KPK. Jadi kasus ini seperti dipaksakan untuk dilanjut," tukas dia.

Ray mengatakan, layak tidaknya kasus Novel untuk diteruskan perlu dievaluasi oleh Kejaksaan Agung. "Kayaknya dicari-cari masalah, maka kita minta KA evaluasi kasus ini, layak atau tidak." tutup dia.

(mdk/gil)