Ini mekanisme pemberhentian Patrialis Akbar dari MK

Ini mekanisme pemberhentian Patrialis Akbar dari MK. Lima orang Majelis Kehormatan Hakim memeriksa seluruh yang berkaitan dengan pelanggaran berat Patrialis itu. Nanti kemudian, sampai kesimpulan Majelis Kehormatan, ada pelanggaran berat, maka, rekomendasinya diberhentikan tidak dengan hormat.

2017-01-27 15:45:42

KPK tangkap Patrialis Akbar

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Pembentukan bertujuan untuk menyelidiki pelanggaran berat yang dilakukan Hakim MK Patrialis Akbar terkait dugaan kasus suap terkait uji materi nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Majelis Kehormatan Hakim akan diisi oleh lima orang yang terdiri dari lima unsur yakni satu orang hakim, satu orang anggota Komisi Yudisial, satu orang mantan hakim MK dan guru besar dalam bidang hukum dan satu orang tokoh masyarakat.

Majelis Kehormatan Hakim akan merekomendasikan kepada Dewan Etik untuk memberhentikan hakim konstitusi secara tidak hormat jika ditemukan pelanggaran berat.

"Lima orang itu nanti memeriksa seluruh yang berkaitan dengan pelanggaran berat Patrialis itu. Nanti kemudian, sampai kesimpulan Majelis Kehormatan, ada pelanggaran berat, maka, rekomendasinya diberhentikan tidak dengan hormat," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Jumat (27/1).

Fajar menjelaskan pemberhentian bisa langsung dilakukan tanpa perlu menunggu proses hukum di KPK terlebih dahulu.

"Soal etik menjadi penting kalau memang ada pelanggaran yang serius, maka pemberhentian hakim tidak perlu menunggu proses dari KPK. Jadi kalau di level di majelis kehormatan hakim sudah terbukti tidak perlu menunggu proses hukumnya selesai," katanya.

Selain itu, Fajar menjelaskan, MK akan mengajukan permintaan pemberhentian Patrialis Akbar yang bersangkutan kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, Patrialis ditunjuk menjadi hakim konstitusi oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Nanti ketua kirim surat ke Presiden, sambil MK juga berkirim surat agar Presiden mencari pengganti. Karena Pak Patrialis hakim yang dulu diusulkan oleh presiden," ujarnya.

(mdk/lia)