Hutan Papua Pegunungan: Penyangga Ekosistem Bumi dan Harapan Capai Folu Net Sink 2030
Provinsi Papua Pegunungan memiliki hutan tropis luas yang menjadi penyangga ekosistem bumi, krusial dalam upaya Indonesia mencapai target Folu Net Sink 2030 dan net zero emission 2060. Simak peran vital Hutan Papua Pegunungan.
Provinsi Papua Pegunungan, dengan ibu kota di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, membentang seluas sekitar 43.968,54 km² dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia tanpa akses laut. Wilayah ini terletak di jajaran Pegunungan Jayawijaya bagian timur. Delapan kabupaten di dalamnya, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo, dan Mamberamo Tengah, memiliki kawasan hutan tropis yang masih sangat terjaga kelestariannya.
Luas hutan di Provinsi Papua Pegunungan mencapai 5.121.331,29 hektare, terdiri dari hutan terbatas, hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Kelestarian hutan ini menjadikannya aset penting bagi mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mendorong program "Sub-Nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030".
Program ini merupakan target nasional di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan diproyeksikan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan ke atmosfer pada tahun 2030, dengan angka -140 juta ton. Upaya ini bertujuan mengendalikan perubahan iklim global dan mendukung target "net zero emission 2060" Indonesia. Sosialisasi program ini di Wamena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan Papua Pegunungan.
Luas dan Keunikan Hutan Papua Pegunungan
Provinsi Papua Pegunungan memiliki delapan kabupaten dengan bentang alam yang didominasi oleh hutan tropis yang lebat. Total luas hutan di wilayah ini mencapai lebih dari 5,1 juta hektare. Hutan-hutan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk hutan terbatas seluas 474.745,07 hektare dan hutan lindung seluas 1.840.415,99 hektare.
Selain itu, terdapat hutan produksi seluas 341.866,48 hektare dan hutan konservasi seluas 1.802.624,72 hektare yang menunjukkan keanekaragaman ekosistem. Keberadaan hutan yang luas dan masih lestari ini menjadikan Papua Pegunungan sebagai wilayah krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki akses laut dan terletak di jajaran Pegunungan Jayawijaya, kondisi geografisnya turut berkontribusi pada keunikan dan pentingnya Hutan Papua Pegunungan. Ekosistem hutan di sini menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna endemik, yang memerlukan perlindungan berkelanjutan.
Peran Krusial dalam Indonesia's Folu Net Sink 2030
Pemerintah pusat, melalui Kemenhut RI, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian Hutan Papua Pegunungan dengan mengimplementasikan program "Sub-Nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030". Program ini menargetkan penyerapan karbon bersih sebesar -140 juta ton pada tahun 2030. Fokus pada Papua Pegunungan sangat strategis mengingat potensi serapan karbon dari hutan tropisnya yang masih utuh.
Sosialisasi program ini telah dilaksanakan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, serta tokoh masyarakat dan adat. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Prof Haruni Krisnawati, menekankan pentingnya kolaborasi. "Kami berharap pemerintah daerah dan seluruh komponen di Papua Pegunungan untuk sama-sama menjaga ekosistem hutan," ujarnya.
Keseriusan ini mencerminkan pengakuan akan peran vital hutan di Papua Pegunungan sebagai salah satu benteng terakhir dalam upaya global melawan perubahan iklim. Dengan dukungan semua pihak, target nasional untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 diharapkan dapat terwujud.
Tantangan Alih Fungsi Lahan dan Dukungan Reboisasi
Meskipun sebagian besar Hutan Papua Pegunungan masih lestari, beberapa kawasan telah mengalami alih fungsi menjadi perumahan, perkebunan, dan pertanian masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam upaya pelestarian hutan. Oleh karena itu, dukungan nyata dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga teknis sangat dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan bahwa reboisasi kawasan yang telah berubah fungsi memerlukan dukungan anggaran yang signifikan. "Kami harap bantuan pemerintah pusat untuk membantu reboisasi kawasan hutan di Papua Pegunungan," katanya, menyoroti kebutuhan akan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hutan di Papua Pegunungan, dan secara umum di Tanah Papua, dipandang sebagai harapan terakhir Indonesia dan dunia dalam menurunkan gas karbon emisi rumah kaca. Kawasan ini menjadi "gerbong akhir" setelah hutan di Sumatera sering mengalami kebakaran akibat gambut yang mudah terbakar, yang menyebabkan tutupan hutan berkurang drastis.
Papua: "The Last Warrior" untuk Stok Karbon Indonesia
Hutan Papua, secara keseluruhan, dianggap sebagai "the last warrior" bagi stok karbon Indonesia karena tutupan hutannya masih di atas 70 persen. Pernyataan ini disampaikan oleh Dewan Penasehat Ahli "Indonesia’s Folu Net Sink 2030" Kemenhut RI, Ruanda Agung Sigardiman. Kondisi ini sangat berbeda dengan Pulau Jawa, yang meskipun padat penduduk, hanya menyisakan 18 persen tutupan hutan.
Deforestasi dan degradasi hutan di wilayah lain seperti Kalimantan dan Sumatera telah mengurangi kapasitasnya sebagai penyerap karbon. Sumatera, misalnya, sering mengalami kebakaran hutan yang memperparah kondisi. Oleh karena itu, kelestarian Hutan Papua Pegunungan menjadi sangat krusial untuk menjaga keseimbangan iklim.
Ruanda Agung Sigardiman menegaskan, "Papua menjadi harapan Indonesia untuk tetap menjaga tutupan hutannya tetap asri." Ini menunjukkan betapa vitalnya peran hutan di Papua Pegunungan dalam menyediakan oksigen dan menyerap emisi karbon, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia.
Komitmen Pelestarian dan Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemenhut RI telah membagikan pohon kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk membantu reboisasi. Penyerahan secara simbolis ini dilakukan oleh Dewan Penasehat Ahli "Indonesia’s Folu Net Sink 2030" Kemenhut RI, Ruanda Agung Sigardiman, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Papua Pegunungan, Lince Kogoya.
Implementasi program "Indonesia’s Folu Net Sink 2030" memiliki tiga poin utama: aksi mitigasi pengendalian emisi, mempertahankan hutan tetap lestari, dan menambah stok karbon. Pembagian pohon ini bertujuan untuk menambah tutupan hutan dan stok karbon di wilayah Papua Pegunungan, sebagai langkah aktif dalam pelestarian.
Setelah sosialisasi, DLHKP Papua Pegunungan berkomitmen meningkatkan program sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di delapan kabupaten untuk menjaga kawasan hutan. Plt Kepala DLHKP Papua Pegunungan, Lince Kogoya, menyatakan rencana pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di setiap kabupaten. "Kami akan bentuk kesatuan pengelolaan hutan atau KPH di delapan kabupaten, yang tugasnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga hutan," jelasnya.
Sumber: AntaraNews