Gubernur NTB Alokasikan Dana BTT Rp16 Miliar untuk Penanganan Bencana di Lima Wilayah Terdampak
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan alokasi Dana BTT sebesar Rp16 miliar siap digunakan untuk penanganan bencana banjir dan angin puting beliung di lima kabupaten/kota, prioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, telah mengonfirmasi alokasi anggaran tanggap bencana alam. Dana ini berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar. Alokasi ini bertujuan untuk mengatasi dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di NTB beberapa hari lalu.
Pemerintah Provinsi NTB menyalurkan dana ini untuk membantu lima kabupaten/kota yang terdampak banjir dan angin puting beliung. Prioritas utama adalah pemulihan infrastruktur vital dan logistik mendesak. Hal ini bertujuan agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat kembali aktif.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa anggaran ini akan mendukung kebutuhan logistik dan perbaikan infrastruktur. Fokusnya pada jembatan putus dan akses jalan yang krusial. Pendataan kerugian masih berlangsung untuk menentukan prioritas penggunaan dana secara efektif.
Prioritas Penggunaan Dana BTT untuk Pemulihan NTB
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa anggaran Rp16 miliar dari Dana BTT akan digunakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Prioritas utama adalah mengaktifkan kembali perekonomian masyarakat di wilayah terdampak. Dana ini diharapkan dapat mencegah bencana menjadi hambatan berkelanjutan bagi kehidupan sosial ekonomi.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menambahkan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan logistik mendesak. Selain itu, perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan yang putus dan akses jalan penghubung juga menjadi fokus utama. Ini penting untuk memastikan konektivitas dan distribusi bantuan.
Anggaran Rp16 miliar ini tidak hanya dialokasikan untuk satu wilayah, melainkan mencakup lima daerah terdampak bencana. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Kota Bima, Dompu, dan Lombok Timur. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan di seluruh area.
Koordinasi dan Pendataan Kerugian Bencana di NTB
Pemerintah Provinsi NTB telah mengundang perwakilan kabupaten/kota untuk menyiapkan usulan program kegiatan penanganan bencana. Hal ini dilakukan agar kebutuhan yang tidak dapat ditangani oleh anggaran kabupaten dapat dibantu oleh provinsi melalui dana BTT. Sinergi ini krusial untuk penanganan yang efektif.
Saat ini, tim Reaksi Cepat BPBD masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan menyeluruh. Pendataan total kerugian dan jumlah rumah warga yang rusak akibat banjir dan angin puting beliung masih berlangsung. Oleh karena itu, estimasi kerugian secara keseluruhan belum dapat disebutkan secara pasti.
Meskipun data rumah rusak sudah ada, namun belum menyeluruh karena tim masih terus bekerja. Proses pendataan yang akurat sangat penting untuk menentukan alokasi bantuan yang tepat sasaran. Ini juga akan menjadi dasar untuk perencanaan perbaikan jangka panjang.
Sinergi Penanganan Rumah Rusak dan Infrastruktur Vital
Penanganan rumah rusak nantinya akan dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak terkait. Kewenangan ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi NTB, serta pemerintah pusat melalui BNPB. Balai Wilayah Sungai (BWS) juga akan turut serta sesuai kewenangannya dalam perbaikan infrastruktur terkait air.
Sadimin menjelaskan bahwa penentuan bantuan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak. Setelah perhitungan kebutuhan selesai, usulan akan diajukan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen untuk pemulihan yang menyeluruh.
Fokus perbaikan infrastruktur vital, khususnya jembatan putus, menjadi prioritas utama. Jembatan yang menjadi satu-satunya akses penghubung wilayah terdampak harus segera diperbaiki. Ini akan memastikan mobilitas warga dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Sumber: AntaraNews