Gubernur Jateng Larang Kenaikan Tunjangan DPRD, Anggaran Kunjungan Luar Negeri Dihapus
Bukan hanya melarang kenaikan, tunjangan DPRD se-Jateng juga akan dievaluasi dan kemungkinan besar diturunkan.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menegaskan tidak akan ada kenaikan tunjangan bagi DPRD, baik di tingkat provinsi maupun 35 kabupaten/kota. Bahkan, anggaran untuk kunjungan ke luar negeri bagi anggota DPRD dihapus.
“Saya imbau tidak ada kenaikan tunjangan. Tunjangan keluar negeri dihapus, sudah tidak ada,” kata Luthfi usai mengumpulkan kepala daerah dan DPRD dari 35 kabupaten/kota di Kantor Pemprov Jateng, Kamis (11/9).
Menurut Luthfi, bukan hanya melarang kenaikan, tunjangan DPRD se-Jateng juga akan dievaluasi dan kemungkinan besar diturunkan.
“Soal nominal turunnya berapa, nanti tergantung kemampuan masing-masing daerah,” ujarnya.
Evaluasi Tunjangan
Dalam rapat bersama kepala daerah dan DPRD se-Jateng, Luthfi memberi tenggat waktu satu pekan untuk menyelesaikan evaluasi besaran tunjangan.
“Terkait besaran tunjangan, kita kasih batas waktu bupati, wali kota, dan DPRD se-Jateng untuk rapatkan dalam sepekan,” katanya.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, memastikan hasil evaluasi akan berdampak pada pemangkasan tunjangan.
“Seminggu ini kita evaluasi. Setelah dihitung ulang, angkanya nanti pasti berkurang,” tegasnya.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pengetatan anggaran daerah serta memastikan pengelolaan keuangan lebih efisien dan berpihak pada kepentingan masyarakat.