Gibran Bertemu Petani dan Nelayan, Soroti Tantangan Krusial di PENAS XVII Gorontalo
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan petani dan nelayan di PENAS XVII Gorontalo, menyoroti tantangan krusial seperti akses solar dan irigasi, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pangan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu, 20 Juni, mengadakan dialog langsung dengan para petani dan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tantangan yang mereka hadapi sekaligus menegaskan dukungan pemerintah. Acara penting ini berlangsung di sela-sela Pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran secara langsung mengundang beberapa perwakilan petani dan nelayan naik ke atas panggung. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka secara transparan dan tanpa perantara. Inisiatif ini menunjukkan pendekatan langsung pemerintah dalam menyerap masukan dari masyarakat.
Wakil Presiden Gibran dengan saksama mencatat berbagai isu krusial yang mempengaruhi mata pencarian mereka. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi meliputi aksesibilitas bahan bakar solar, peningkatan sistem irigasi, serta kebutuhan fasilitas pengeringan dan penggilingan padi yang memadai. Semua poin ini menjadi fokus perhatian pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.
Aspirasi Langsung dari Lapangan
Dalam dialog yang interaktif, para petani dan nelayan menyampaikan berbagai kendala yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan mereka. Salah satu keluhan utama adalah sulitnya mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi yang sangat vital untuk operasional pertanian dan perikanan. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya perbaikan dan pengembangan infrastruktur irigasi untuk memastikan pasokan air yang stabil bagi lahan pertanian.
Tidak hanya itu, masalah fasilitas pascapanen juga menjadi perhatian serius. Para petani mengeluhkan minimnya fasilitas pengeringan dan penggilingan padi yang layak, yang seringkali menyebabkan penurunan kualitas dan harga jual hasil panen. Gibran merespons dengan serius, menegaskan bahwa para menteri, wakil menteri, dan seluruh jajaran terkait yang hadir harus segera menindaklanjuti masalah-masalah tersebut.
Secara khusus, Wakil Presiden meminta Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk meninjau semua masalah yang diangkat sebelum PENAS XVII berakhir pada 25 Juni. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan menutup acara ini diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan progres nyata dari tindak lanjut tersebut. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi konkret bagi permasalahan petani dan nelayan.
Komitmen Pemerintah untuk Ketahanan Pangan
Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memobilisasi semua kementerian dan lembaga terkait guna memajukan dan mengawasi langkah-langkah menuju swasembada pangan. Upaya ini merupakan bagian integral dari visi besar pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Gibran juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas upayanya mengonsolidasikan 145 regulasi yang tumpang tindih.
Konsolidasi regulasi ini bertujuan untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia, yang selama ini sering menjadi kendala. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan kepada petani. Selain itu, Gibran juga menyoroti pengembangan pabrik pupuk dan fasilitas bahan baku di beberapa daerah strategis.
Pembangunan pabrik-pabrik tersebut berlokasi di Palembang, Gresik, Bontang, dan Lhokseumawe. Inisiatif ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung sektor pertanian nasional. Investasi dalam infrastruktur pupuk menjadi salah satu pilar penting dalam strategi ketahanan pangan pemerintah.
Peran Penting Kemenko dan Kementerian Terkait
Wakil Presiden Gibran secara spesifik memuji peran vital Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketiga lembaga ini dianggap memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Tanggung jawab untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi petani dan nelayan juga berada di pundak institusi-institusi ini. Kehadiran pejabat tinggi seperti Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Sulaiman, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding menunjukkan kolaborasi lintas sektor.
PENAS XVII sendiri merupakan forum besar yang mempertemukan sekitar 13.000 petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Acara ini menjadi platform penting bagi pemerintah untuk berinteraksi langsung dengan para pelaku sektor pangan, mendengarkan masukan, dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Partisipasi aktif berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif.
Sumber: AntaraNews