Dualisme Keraton Surakarta Memanas, Maha Menteri Tedjowulan Minta KGPH Purboyo Tunda Jumenengan
Maha Menteri Tedjowulan mengimbau KGPH Purboyo menunda Jumenengan PB XIV karena masa berkabung PB XIII belum selesai. Imbauan disampaikan lewat surat resmi.
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dijadwalkan menggelar Hajad Dalem Jumeneng Dalem Nata Binayangkare Sampeyan Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono (PB) XIV.
Acara ini merupakan penobatan KGPH Purboyo sebagai Raja Surakarta menggantikan PB XIII pada Sabtu (15/11). Namun, menjelang pelaksanaan, muncul imbauan agar acara tersebut ditunda.
Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan meminta Purboyo dan pendukungnya menahan diri selama masa berkabung.
Imbauan itu disampaikan melalui “Surat Imbauan Menahan Diri” yang dikirim kepada Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat, KGPH Adipati Dipokusumo, tertanggal 14 November 2025.
“Kami mengingatkan agar yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk menahan diri. Kita masih dalam masa berkabung 40 hari atas Suruddalem/wafatnya SISKS Paku Buwono XIII dan fokus mendoakan sawarga (surga),” tulis Tedjowulan.
Surat tersebut ditembuskan kepada sejumlah pihak, termasuk Wali Kota Solo, Dandim 0735/Surakarta, Kapolres Surakarta, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta.
Ingatkan Aturan Pengelolaan Keraton
Juru bicara Maha Menteri, Kangjeng Pakoenegoro, menjelaskan imbauan penundaan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-9233 Tahun 2017 mengenai Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.
Aturan itu menempatkan Maha Menteri sebagai pelaksana fungsi ad interim Paku Buwono XIII hingga ada penobatan raja berikutnya.
“Tugas ini diperkuat dengan Surat Menteri Kebudayaan nomor 10596/ML.L/KB.10.03/2025 perihal Pengelolaan Keraton Surakarta Hadiningrat,” ujarnya.
Kangjeng Pakoenegoro juga menyebut Maha Menteri telah melayangkan surat kepada Menteri Kebudayaan terkait pengukuhan KGPH Hangabehi oleh Lembaga Dewan Adat. Dalam acara tersebut, Maha Menteri hadir sebagai saksi.
“Kami jelaskan posisi Maha Menteri dalam kejadian itu, yaitu tidak tahu-menahu dan diminta langsung untuk menyaksikan,” kata Pakoenegoro.
Dinamika Internal Keraton Masih Berjalan
Imbauan Tedjowulan muncul di tengah dinamika internal Keraton Surakarta, termasuk deklarasi dua pihak berbeda terkait posisi PB XIV.
Selain rencana penobatan KGPH Purboyo, sebelumnya terjadi pengukuhan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV dalam forum keluarga.
Tedjowulan menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui regulasi yang berlaku mengatur proses pengelolaan Keraton Surakarta selama masa transisi.