DPRD Jabar Panggil BBKSDA dan Dinas Kehutanan Pasca Kematian Harimau Bandung Zoo
DPRD Jawa Barat akan memanggil BBKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan untuk menyikapi tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah kematian dua anak harimau Benggala, Huru dan Hara, serta memastikan tanggung jawab mereka dijalankan dengan benar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono memastikan pihaknya akan memanggil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pemanggilan ini dilakukan untuk menyikapi tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah kematian dua anak harimau Benggala, Huru dan Hara. Penyelamatan satwa harus menjadi prioritas utama di tengah persoalan yang terjadi dalam pengelolaan kebun binatang tersebut.
Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada hari Senin, 30 Maret 2026, di Bandung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tanggung jawab pihak terkait dalam pengelolaan satwa dan kebun binatang dijalankan dengan benar. DPRD Jabar ingin mendalami berbagai isu yang melingkupi operasional Bandung Zoo.
Sejak awal, DPRD Jabar telah mengusulkan pemindahan satwa ke kebun binatang lain seperti Ragunan atau Surabaya guna menjamin keselamatan hewan. Namun, komunikasi antar-pimpinan daerah belum diikuti dengan langkah konkret di lapangan, yang berujung pada kondisi memprihatinkan seperti kematian harimau.
Sorotan Terhadap Kondisi Pakan dan Operasional Satwa
Ono Surono mengungkapkan bahwa selama masa transisi pengelolaan, pihak yayasan Bandung Zoo hanya mengandalkan donasi dari pengunjung. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kualitas pakan satwa, yang sangat krusial bagi kesehatan dan kelangsungan hidup hewan. DPRD Jabar melihat adanya ketidakstabilan finansial yang mempengaruhi kesejahteraan satwa.
Meskipun kini pakan telah disiapkan oleh kementerian, proses pembayaran yang kerap terlambat masih menjadi kendala serius. Keterlambatan ini mengganggu operasional di lapangan, menyebabkan ketidakpastian pasokan pakan yang memadai. Selain itu, kebutuhan tambahan seperti pakan ekstra, bahan bakar, hingga perawatan lingkungan dinilai masih minim.
DPRD Jabar menilai bahwa setelah pengambilalihan oleh pemerintah pusat, operasional Bandung Zoo belum menunjukkan perbaikan signifikan. Belum adanya koordinasi yang jelas dan standar operasional yang baku menjadi akar masalah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan satwa di kebun binatang tersebut.
Ketidakpastian Karyawan dan Desakan Perbaikan Tata Kelola
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono juga menyoroti nasib ratusan karyawan Bandung Zoo yang hingga kini bekerja dalam ketidakpastian status dan penghasilan. Kondisi ini menciptakan masalah kemanusiaan dan kesejahteraan yang mendesak untuk segera ditangani. Pemerintah harus hadir untuk memberikan jaminan kerja yang layak bagi para karyawan.
Ono menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Penataan status kepegawaian menjadi salah satu prioritas utama yang harus diselesaikan. Hal ini penting agar para karyawan dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas mereka.
Selain itu, perbaikan menyeluruh tata kelola kebun binatang juga menjadi desakan utama dari DPRD Jabar. Perbaikan ini mencakup aspek finansial, operasional, hingga standar perawatan satwa. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi satwa dan menjamin keberlanjutan operasional Bandung Zoo.
Sumber: AntaraNews