Cegah Keracunan Pangan, Papua Barat Bentuk Satgas MBG, Siapa Saja Anggotanya?
Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk Satgas MBG untuk mencegah keracunan pangan dan memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, menyusul kasus di daerah lain.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembentukan Satgas MBG ini bertujuan untuk melindungi para penerima manfaat dari risiko kesehatan, terutama keracunan pangan, menyusul insiden serupa yang dilaporkan di beberapa wilayah lain.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengumumkan pembentukan tim ini di Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (3/10). Ia menegaskan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan program MBG, yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun kasus keracunan pangan belum terlalu menonjol di Papua Barat, pemerintah provinsi menganggap penting untuk mengatasi potensi risiko tersebut secara serius. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dan jaminan keamanan bagi puluhan ribu warga yang telah menjadi penerima manfaat program MBG di wilayah tersebut.
Komitmen Pemprov Papua Barat dalam Program MBG
Wakil Gubernur Mohamad Lakotani menjelaskan bahwa pembentukan Satgas MBG di tingkat provinsi adalah wujud nyata dari kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. "Kami telah membentuk satuan tugas di tingkat provinsi. Meskipun kasus keracunan pangan tidak terlalu terlihat di Papua Barat, kami tetap menganggap penting untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.
Pemerintah provinsi telah berkoordinasi erat dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari untuk mengumpulkan semua operator Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG ini berperan sebagai dapur pusat untuk program MBG, memastikan makanan yang didistribusikan aman dan higienis.
Langkah koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan SPPG terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Selain itu, upaya ini juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi di lapangan, sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Langkah Pencegahan Keracunan Pangan dan Peningkatan Kualitas
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan, menambahkan bahwa Satgas MBG diketuai langsung oleh Wakil Gubernur Lakotani. Anggota satgas ini berasal dari berbagai institusi terkait, menunjukkan pendekatan multi-sektoral dalam penanganan masalah ini.
Pekerja SPPG di Papua Barat akan menjalani pelatihan intensif sesuai arahan pemerintah pusat. Arahan ini mewajibkan semua dapur MBG untuk memperoleh sertifikat higienitas dan sanitasi, sebagai respons terhadap kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah. "Kami juga telah meneruskan masukan dari berbagai pihak kepada pelaksana MBG untuk memastikan program berjalan lancar dan tanpa masalah," tambah Wakil Gubernur.
Selain pelatihan, pemerintah provinsi juga tengah berupaya memvalidasi data penerima MBG. Validasi ini penting untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga tidak ada duplikasi atau kesalahan dalam distribusi makanan bergizi.
Cakupan dan Dampak Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis, yang diluncurkan pada Januari 2025 di bawah inisiatif Presiden Prabowo, menargetkan 83 juta anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita secara nasional pada tahun ini. Program ini merupakan upaya besar pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat.
Di Papua Barat, program ini telah menjangkau 34.098 penduduk di Manokwari. Sekitar lima ribu penerima di Teluk Wondama dan Teluk Bintuni, enam ribu di Fakfak dan Manokwari Selatan, serta 12 ribu di Kaimana juga telah merasakan manfaatnya.
Secara nasional, inisiatif ini telah melayani lebih dari 30 juta orang, didukung oleh lebih dari 10 ribu SPPG. Kepala Cabang Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menginformasikan bahwa pelatihan telah dimulai untuk 987 pekerja di 20 SPPG di Manokwari, dua di Manokwari Selatan, dan dua di Teluk Wondama. Pelatihan ini akan diperluas ke SPPG di Kabupaten Kaimana dan Fakfak.
Sumber: AntaraNews