Bupati Tasikmalaya Laporkan Wakilnya Terkait Dugaan Pemalsuan Surat dan Stempel Resmi
Bambang menjelaskan, penerbitan surat tersebut tidak melalui konsultasi atau persetujuan dari Bupati Tasikmalaya.
Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto resmi melaporkan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya. Laporan yang diajukan melalui kuasa hukumnya, Bambang Lesmana, itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat, kop surat, dan penggunaan stempel resmi milik Bupati.
Menurut Bambang, dugaan pemalsuan dilakukan oleh Cecep pada 25 Maret 2025, ketika menerbitkan surat undangan kepada camat dan kepala desa. Surat tersebut diduga menggunakan kop dan stempel Bupati yang tidak sah.
“Laporan atas dugaan tindak pidana, pasal 263 terkait pemalsuan surat dan kop surat beserta isinya. Termasuk penggunaan stempel bupati yang tidak sah,” ujar Bambang kepada wartawan.
Surat Undangan Tanpa Persetujuan Bupati
Bambang menjelaskan, penerbitan surat tersebut tidak melalui konsultasi atau persetujuan dari Bupati Tasikmalaya. Bahkan, redaksi surat itu menggunakan kalimat "atas nama Bupati", bukan "Wakil Bupati".
“Padahal Bupati tidak pernah tahu, atau tidak pernah merekomendasikan, atau tidak pernah menyuruh, karena kalimatnya atas nama Bupati, bukan langsung wakil bupati," paparnya.
Ia menambahkan, stempel yang digunakan dalam surat undangan itu juga diduga tidak sesuai dengan stempel resmi yang terdaftar dan berada di Sekretariat Daerah.
Temuan awal yang dikantongi pihak pelapor menunjukkan, dugaan pemalsuan surat dan stempel ini tidak hanya terjadi sekali. Bambang menyebut, praktik tersebut diduga sudah berlangsung selama dua tahun terakhir, dengan temuan terbaru berupa surat undangan kepada camat dan kepala desa.
"Terakhir yang kemarin yang diduga dipalsukan adalah korp surat dan surat undangan kepada camat dan kepala desa," jelasnya.
Bantah Motif Politik
Menurut Bambang, Bupati Ade Sugianto sebenarnya sudah memberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, namun tidak diindahkan oleh wakilnya.
"Saya akan menunggu hasil dari penyidik, yang pasti indikasi pemalsuan stempel sudah jelas terlihat. Jika terbukti, ancaman hukumannya enam tahun penjara," tegasnya.
Ia juga menyinggung soal legalitas stempel yang digunakan dalam surat tersebut. Menurutnya, setiap masa jabatan Bupati memiliki desain dan legalitas stempel yang berbeda berdasarkan peraturan bupati (Perbup).
"Kelihatannya, stempel yang digunakan oleh wakil bupati adalah stempel yang dulu. Padahal dalam perbup itu stempel yang dulu sudah tidak berlaku dan sudah dimusnahkan," ujarnya.
Bambang menegaskan, pelaporan ini murni perkara hukum dan tidak berkaitan dengan dinamika politik lokal, termasuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan pada 19 April 2025.
“Ini murni perkara tentang pidana pasal 263, tidak ada hubungannya dengan perkara politik atau lainnya,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.