Bupati Banyuwangi Ingatkan SPPG: Kualitas Makanan Program MBG Wajib Utama, Cegah Keracunan Terulang!
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendesak SPPG untuk mengutamakan Kualitas Makanan Program MBG setelah dua kasus keracunan, SPPG diwajibkan penuhi standar higienis dan SLHS.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara tegas mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penekanan ini muncul menyusul dua insiden keracunan makanan yang diduga terkait konsumsi MBG di wilayah tersebut. Kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi menjamin kesehatan para penerima manfaat.
Peringatan tersebut disampaikan Bupati Ipuk di Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari Senin, menanggapi laporan kasus keracunan yang menimpa siswa di dua sekolah berbeda. Dua SPPG yang menyuplai makanan ke sekolah-sekolah tersebut kini sedang dalam penanganan. Satu SPPG telah ditutup sementara, sementara SPPG lainnya masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh pihak berwenang.
Ipuk menekankan bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG. Ia berharap kesalahan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan maksimal menjadi kunci utama untuk memastikan makanan yang disajikan berkualitas dan higienis.
Penekanan pada Standar Higiene dan Kualitas Pangan
Bupati Ipuk menegaskan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang baik di setiap SPPG. Seluruh makanan pada menu MBG yang disajikan harus berkualitas tinggi dan higienis. Ini bertujuan agar makanan tersebut dapat dinikmati anak-anak dengan aman dan menu yang bervariasi.
Pemerintah daerah juga secara aktif mendorong agar semua SPPG di Banyuwangi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kewajiban ini sejalan dengan keputusan terbaru dari Kementerian Kesehatan yang mengharuskan dapur umum MBG memiliki SLHS yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.
Selain itu, Bupati Ipuk meminta agar sanitasi di lingkungan SPPG dikelola dengan baik dan optimal. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga diminta untuk berkoordinasi erat dengan pengelola dapur MBG. Koordinasi ini sangat penting terutama terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari operasional dapur.
Tindak Lanjut Kasus Keracunan dan Proses Sertifikasi SLHS
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Amir Hidayat, mengonfirmasi bahwa dua kasus keracunan yang terjadi telah ditindaklanjuti secara serius. SPPG yang menyuplai MBG di dua sekolah yang mengalami keracunan telah dihentikan sementara oleh koordinator wilayah BGN. Penghentian ini akan berlaku hingga seluruh prosedur dan fasilitas dipenuhi sesuai hasil investigasi yang dilakukan.
Dari total 38 SPPG yang telah beroperasi di Banyuwangi, 12 di antaranya sudah menjalani proses sertifikasi SLHS dan siap untuk diterbitkan sertifikatnya. Sementara itu, SPPG yang tersisa masih dalam tahap persiapan atau perbaikan sarana prasarana yang diperlukan untuk memenuhi standar yang ditetapkan.
Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ada tiga komponen utama yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG. Pertama, para penjamah pangan wajib mengikuti pelatihan keamanan pangan dan harus lulus uji kompetensi yang relevan.
Kedua, SPPG harus dinyatakan layak setelah melalui inspeksi sanitasi dan kesehatan lingkungan yang komprehensif. Inspeksi ini mencakup pemeriksaan kualitas air bersih, metode pengelolaan sampah dan limbah, sirkulasi udara, serta kebersihan peralatan masak. Ketiga, dilakukan uji sampel dan pemeriksaan kesehatan pada sampel makanan, alat masak, dan penjamah makanan untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dalam proses memasak menu MBG.
Komitmen Pemerintah Daerah untuk Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, menurut Bupati Ipuk, merupakan salah satu program prioritas yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk mendukung pemenuhan gizi para anak dan siswa di seluruh Indonesia. Bupati Ipuk berharap program ini dapat berjalan lancar di Banyuwangi.
Ia juga menyampaikan harapannya agar anak-anak dapat menikmati menu-menu yang diberikan tanpa ada lagi isu-isu negatif. Isu seperti makanan sisa, makanan yang dibuang, atau bahkan kasus keracunan diharapkan tidak terjadi lagi. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program MBG.
Sumber: AntaraNews