Buntut Pelanggaran, Satu TPS di Pasaman Sumbar Terpaksa kembali PSU Besok
Hanya satu TPS 02 di Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti yang melakukan PSU pada Selasa (22/4) besok.
Pemungutan Suara Ulang kembali dilakukan terkait emilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar). PSU ini karena temuan pelanggaran di salah satu TPS.
Itu sebabnya, hanya satu TPS 02 di Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti yang melakukan PSU pada Selasa (22/4) besok.
PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya temuan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman di TPS yang bersangkutan.
"Dari informasi teman-teman di Pasaman, mereka telah menggelar pleno dan dianalisa, maka diputuskan lagi akan mengadakan PSU besok, pada 22 April 2025," kata Komisioner KPU Sumbar Jon Manedi diwawancarai merdeka.com, Senin, (21/4).
Dia mengimbau kepada seluruh teman - teman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk selalu berhati-hati ketika melihat daftar pemilih yang bisa mencoblos. Mulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terdaftar pada Pilkada 27 November 2024 kemarin.
Kepada masyarakat Pasaman diimbus untuk kembali menggunakan hak pilihnya.
"Kami mengimbau agar masyarakat kembali datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada 22 April 2025," tuturnya.
Dia mengatakan, penghitunggan suara saat ini sudah selesai pada tingkat kecamatan.
"Kita tinggal menunggu hasil PSU besok, baru nanti pada 24 April 2025 akan dilaksanakan pleno tingkat kabupaten," ujarnya.
Pelanggaran yang Ditemukan Bawaslu
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman, Rini Juita, ia mengatakan, dari proses pemungutan dan perhitungan suara ada beberapa persoalan yang ditemukan.
Hal tersebut seperti tidak boleh memilih, tetapi orang itu tepat memilih, namun persoalan itu Kata Rini segera teratasi dilapanggan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Tetapi pasca penghitunggan suara ada temuan yang ditemukan oleh jajaran an hoc di bawah pengawas KPPS, yaitu di Kecamatan Panti ada potensi PSU di TPS 02," ujarnya.
Dia mengatakan, hal itu terjadi karena pada pemungutan suara ada empat orang yang melakukan pencoblosan.
"Empat orang ini tidak terdaftar dalam pemilih tambahan pasca Pilkada 27 November 2024, sementara sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pemilih yang boleh memilih pada 19 April 2025 adalah pemilih yang terdaftar di DPT, pemilih yang terdaftar di daftar pemilih pindahan, pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tambahan pada 27 November 2024. Sementara empat orang yang mencoblos tersebut tidak terdaftar di daftar pemilih tambahan pada 27 November kemarin," tuturnya.
Mengacu temu itu, Pilkada di Kabupaten Pasaman akan PSU pada TPS yang bermasalah tersebut.