BGN Prioritaskan MBG untuk Penduduk Miskin di 273 Kabupaten/Kota
Selain kemiskinan, BGN juga menggunakan indikator lain untuk mendistribusikan MBG, seperti kerawanan pangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) akan memfokuskan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke 273 kabupaten/kota yang masuk kategori wilayah penduduk miskin. Langkah ini diambil agar intervensi gizi yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya mengatakan, pemetaan wilayah miskin menjadi salah satu dasar utama dalam penentuan target penerima manfaat MBG.
"Apabila difokuskan kepada penduduk miskin, sudah ada 273 data kabupaten kota yang dinyatakan termasuk wilayah penduduk miskin," kata Sony usai rapat koordinasi penyelarasan data penerima manfaat MBG di Gedung BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).
Selain kemiskinan, BGN juga menggunakan indikator lain untuk mendistribusikan MBG, seperti kerawanan pangan dan prevalensi stunting untuk memperkuat ketepatan sasaran program.
Sony menjabarkan, terdapat 81 kabupaten/kota rawan pangan dan 304 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi.
"Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405," ujarnya.
Wilayah yang Jadi Prioritas Utama
Sony mengatakan, ratusan wilayah tersebut akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN akan memetakan secara rinci dan mengarahkan pelaksana program untuk fokus pada daerah-daerah tersebut.
"Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan khusus yang 405 kabupaten kota ini kita utamakan ya kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi," jelas Sony.
Di sisi lain, BGN juga terus memperkuat basis data penerima manfaat agar penyaluran bantuan tidak meleset. Data penerima MBG saat ini diselaraskan dengan melibatkan sejumlah kementerian sebagai wali data.
"Oleh karena itu kami duduk bersama untuk mengintegrasikan data tersebut tanpa, ya, jadi BGN tidak mengintervensi tugas para wali data kami adalah user atau pengguna data," tandasnya.