Begini Peran Eks Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi dan Empat Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Iklan
Peran tersangka terungkap dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Duit iklan Bank BJB ternyata bukan buat promosi, tapi malah jadi bancakan. Hal itu terungkap dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi dan empat lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma.
“KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah Sprindik. Tersangka dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).
Konstruksi Perkara
Budi menjelaskan kronologinya. Bank BJB sejak 2021 hingga semester awal 2023 menggelontorkan dana promosi sebesar Rp 409 miliar buat tayangan iklan di berbagai media. Ternyata ada Rp 222 miliar yang raib, duit ini tidak masuk ke media, mereka main cantik dengan mengatur tender biar agensi tertentu yang menang, lalu duitnya disulap jadi dana non-budgeter yang sejak awal sudah disepakati oleh Dirut dan kawan-kawan.
"Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media (selisih antara yang dibayarkan dari BJB ke agensi dengan agensi ke media), yaitu sebesar Rp. 222 Milyar. Rp 222 Milyar tersebut digunakan sebagai Dana non-budgeter oleh BJB, yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerjasama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan Dana guna Kebutuhan non-budgeter BJB," ujar dia.
Budi menerangkan, duit ini dialirkan ke enam agensi periklanan, dengan nilai beragam. PT CKMB kebagian Rp 41 Miliar, PT CKSB kedapatan Rp105 miliar. Sementara jatah PT Antedja Muliatama Rp 99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri menerima Rp 81 miliar, PT BSC Advertising dapat Rp 33 miliar sisanya PT WSBE nerima Rp 49 miliar.
"Ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta Penunjukan Agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan PBJ," ujar dia.
Dia menjelaskan, KPK menemukan pengadaan jasa agensi ini sengaja dibuat buat jadi ladang bancakan. Pertama, Dokumen harga (HPS) disusun bukan berdasarkan nilai pekerjaan, tapi dihitung dari fee agensi. Kedua, Panitia pengadaan ‘dipaksa’ buat nurut.
Mereka dilarang verifikasi dokumen penyedia, meskipun udah jelas-jelas janggal. Ketiga proses tender dimanipulasi. Ada penilaian tambahan setelah penawaran masuk alias post bidding, yang jelas-jelas melanggar aturan.
Artinya, memang dari awal didesain buat jadi ladang ‘main belakang’. Bagaimana tidak, proses pemilihan agensi dilakukan dengan melanggar aturan pengadaan barang dan jasa.
"PPK melaksanakan pengadaan jasa agensi tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan melanggar ketentuan. Pertama menyusun dokumen HPS bukan berupa nilai pekerjaan melainkan fee agensi, guna menghindari lelang; memerintahkan Panitia Pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia sesuai SOP: membuat penilaian tambahan setelah pemasukan penawaran, sehingga terjadi Post Bidding," tandasnya.