Beda Pendapat Menteri Pendidikan vs Gubernur Dedi Mulyadi soal Wisuda TK, SD, SMP dan SMA
Dedi menilai hal itu tidak ada relevansinya dengan tumbuh kembang anak.
Polemik larangan wisuda sekolah tingkat TK, SD, SMP dan SMA masih berlangsung. Hal itu usai keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang sekolah se-Jabar tingkat TK, SD, SMP dan SMA menggelar acara wisuda.
Dedi menilai hal itu tidak ada relevansinya dengan tumbuh kembang anak. "Masih ada kegiatan TK-TK yang tidak ada relevansinya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, kegiatannya menjadi aneh-aneh," kata Dedi.
Dedi mengatakan beberapa orang tua mengaku keberatan lantaran acara wisuda butuh biaya tak sedikit.
"Sudah kenaikan kelas, kenaikan kelas, kelulusan, kelulusan. Perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah," kata Dedi.
Dia mencontohkan dalam acara perpisahan, para siswa bisa diarahkan untuk bermain teater, bermain musik, mengingat juga ada pendidikan seni di sekolahnya dan bisa ditonton serta menghibur para siswa lainnya di sekolah tersebut.
"(Jadi) Tidak usah lagi panggil band yang Rp200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tua, termasuk pinjam bank emok (rentenir). Itu kan yang terjadi," tutur Dedi.
Respons Mendikdasmen
Rupanya polemik tersebut sampai ke telinga Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Abdul Mu'ti memperbolehkan pelaksanaan wisuda sekolah selama kegiatan tersebut tidak memberatkan dan sudah mendapatkan persetujuan orang tua maupun murid.
Abdul Mu'ti menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi adanya kebijakan larangan wisuda sekolah yang belum lama ini dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.
"Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan," kata Mendikdasmen usai pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4).
Menurutnya, kegiatan wisuda dapat dilihat sebagai bagian dari ungkapan kegembiraan, sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan pendidikan mereka.
Di samping itu, kata dia, kegiatan wisuda juga dapat menjadi media yang efektif untuk menjalin keakraban dan silaturahmi di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang tua murid yang tetap tidak dapat hadir saat kegiatan wisuda.
Karena itu Mendikdasmen berpendapat pelaksanaan kegiatan wisuda sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.
"Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan," ucap Abdul Mu'ti.
Debat dengan Aura Cinta
Nama Aura Cinta menjadi perhatian setelah ia muncul di YouTube Dedi Mulyadi. Remaja perempuan itu viral karena berani mengkritik sang Gubernur Jabar dengan menanggapi kebijakan soal perpisahan atau wisuda anak sekolah yang tak perlu dilakukan.
Menurut Aura Cinta wisuda, hal yang penting untuk merayakan momen kelulusan. Ia pun berpesan agar wisuda tidak dihapus karena tidak semua orang akan menerimanya.
"Mohon maaf ya Pak, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuma jangan dihapus Pak, enggak semua orang itu bisa terima," kata Aura Cinta.
Menanggapi itu, Dedi mengatakan bahwa bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan jika menyadari kemampuan ekonomi rendah maka sebaiknya hidup prihatin.
"Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif, pengembangan diri. Lah, ini orang enggak punya, tinggal di bantaran sungai," kata Dedi.