Anggota DPR Beberkan Masalah Serius Sumber Daya Laut Indonesia

Anggota DPR Luluk Nur Hamidah menuturkan kekayaan laut Indonesia terancam oleh aktivitas ilegal penangkapan ikan berlebihan. Selain itu juga adanya sejumlah permasalahan.

"Sumber daya kita terancam oleh penangkapan ikan berlebihan yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, pengumpulan data yang tidak memadai, serta kurangnya langkah-langkah pengelolaan dan penegakan," kata Luluk.

Untuk itu, Luluk menekankan akan fokus pada area kritis, seperti pemberdayaan perempuan dalam konservasi laut, pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi laut, pentingnya pengumpulan data yang kuat untuk pengelolaan perikanan, dan insentif transfer fiskal berbasis ekologi.

"Merefleksikan perjalanan legislatif kita, kita telah membuat langkah signifikan dalam mendukung ekonomi laut yang berkelanjutan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dengan memanfaatkan Neraca Sumber Daya Laut," ucapnya.

Dia menegaskan komitmen penuh untuk memastikan bahwa sumber daya laut di Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, untuk kepentingan generasi saat ini dan mendatang datang.

Hal ini disampaikan Luluk saat menjadi pembicara Side Event of The 5th Global Dialogue from the Global Ocean Accounts Partnership: Asia and the Pacific Regional Knowledge Exchange on Ocean Accounts, 5 Juli 2024.

"Saya merasa terhormat untuk berbicara di hadapan Anda hari ini tentang masalah yang sangat penting bagi negara kita dan komunitas global, peran parlemen dalam pembangunan laut yang berkelanjutan," beber Luluk.

Sebagai anggota Kaukus Kelautan DPR, Luluk juga menyampaikan, Indonesia, negara kepulauan, produsen ikan terbesar kedua di dunia, dan rumah bagi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, berperan penting dalam mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.

Dia melanjutkan, pemberdayaan perempuan dalam peran ini, lanjut dia, sangat penting untuk keberhasilan ekonomi laut yang berkelanjutan.

Parlemen, sambung politikus PKB ini, dapat memainkan peran signifikan dalam mempromosikan kesetaraan gender di sektor-sektor yang terkait dengan laut dengan memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan konservasi laut.

"Menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam perikanan berkelanjutan dan konservasi laut. Mendukung inisiatif yang menciptakan peluang ekonomi bagi perempuan dalam ekonomi biru, seperti perikanan skala kecil, akuakultur, dan ekowisata," ucapnya.

"Memajukan kebijakan yang inklusif dan setara gender untuk laut, memastikan suara perempuan didengar dan dihargai dalam semua aspek tata kelola laut," tambahnya.

Selain itu dengan mengenali dan memperkuat peran perempuan dalam neraca sumber daya laut, dapat mendorong upaya konservasi yang lebih inklusif dan efektif.

"Memberdayakan perempuan tidak hanya menguntungkan komunitas mereka, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan sumber daya laut kita secara keseluruhan," katanya.

Namun, dia berujar, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memerlukan sumber daya keuangan yang signifikan. Pembiayaan berkelanjutan harus memperhitungkan investasi awal dalam infrastruktur, peralatan, dan personel yang diperlukan untuk mendirikan KKP.

"Biaya berkelanjutan untuk pengelolaan dan pemantauan KKP yang efektif, termasuk penegakan peraturan dan program keterlibatan komunitas. Menyesuaikan komunitas lokal dan industri untuk kegiatan ekonomi yang mereka tinggalkan demi melindungi lingkungan laut," katanya.

Parlemen, kata Luluk harus memastikan bahwa mekanisme pembiayaan berkelanjutan tersedia untuk menutupi biaya-biaya ini. Hal ini dapat dicapai melalui model pendanaan inovatif seperti kemitraan publik-swasta, dana perwalian konservasi, dan hibah internasional.

Luluk juga mengatakan, dasar dari pembangunan laut yang berkelanjutan adalah kerangka legislatif dan implementasi yang kuat.

"Parlemen harus mengesahkan dan menegakkan undang-undang yang melindungi ekosistem laut dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan," tegasnya.

Untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, terang Luluk, harus segera mereformasi kebijakan dan kerangka hukum, untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat sistem penegakan hukum.

"Revisi undang-undang perikanan kita sangat penting untuk mengakomodasi perkembangan dan kemajuan dalam pengelolaan perikanan Indonesia," pungkasnya.