Anggaran Pendidikan Dipastikan Aman, Tak Terganggu Program Makan Bergizi Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin alokasi Anggaran Pendidikan tetap utuh sebesar 20 persen APBN, tidak akan berkurang meski ada program Makan Bergizi Gratis. Simak detailnya!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk belanja pendidikan di Indonesia tetap aman dan tidak akan terpengaruh oleh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jaminan ini disampaikan langsung oleh Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat.
Pemerintah memastikan bahwa program MBG telah memiliki sumber pendanaan tersendiri, sehingga tidak akan mengganggu atau memotong pagu anggaran rutin yang telah ditetapkan untuk sektor pendidikan. Hal ini untuk menepis kekhawatiran publik terkait potensi pengurangan dana pendidikan.
Dengan demikian, komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang terkait alokasi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tetap terjaga. Berbagai program strategis pendidikan pun dipastikan akan terus berjalan sesuai rencana.
Jaminan Alokasi Anggaran Pendidikan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa anggaran pendidikan tidak akan berkurang sedikit pun akibat adanya program Makan Bergizi Gratis. "Anggaran pendidikan tetap aman," kata Purbaya, menenangkan kekhawatiran publik terkait isu pemotongan dana.
Purbaya menjelaskan, program MBG dirancang dengan alokasi anggaran yang terpisah dan tidak mengambil jatah dari belanja rutin sektor pendidikan. Anggaran MBG hanya diperuntukkan bagi pembelian makanan dan tidak dimasukkan sebagai bagian dari komponen pendidikan yang kemudian dipotong.
Pagu anggaran pendidikan dalam APBN tetap dialokasikan sebesar 20 persen, sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga porsi anggaran ini demi keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Penguatan Program Pendidikan Strategis
Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama DPR dan Badan Anggaran DPR tanpa pengurangan akibat program MBG. Ini menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga prioritas pendidikan.
Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) akan terus berjalan. Selain itu, akses pendidikan akan diperkuat melalui inisiatif seperti Sekolah Rakyat dan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada tahun 2025 dengan anggaran Rp17 triliun.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga pendidik, pemerintah juga menaikkan insentif guru menjadi Rp400.000. Tunjangan guru non-ASN pun ditingkatkan dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya penguatan sektor pendidikan secara menyeluruh.
Sinergi Gizi dan Pendidikan
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan bahwa total anggaran pendidikan di tahun 2026 mencapai Rp769,8 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat alokasi sebesar Rp223,5 triliun yang diperuntukkan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola Program MBG.
Hariqo menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sebab gizi yang baik adalah fondasi penting bagi proses belajar siswa. Dengan gizi yang tercukupi, diharapkan siswa dapat belajar lebih optimal dan meraih prestasi.
Ia juga meluruskan informasi yang beredar mengenai sekolah terbengkalai akibat MBG, menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 16.000 sekolah telah diperbaiki, dan pada tahun 2026, ditargetkan 71.000 sekolah akan kembali dilengkapi fasilitasnya, menunjukkan komitmen pemerintah pada infrastruktur pendidikan.
Sumber: AntaraNews