3 Skema Baru untuk Program Makan Bergizi Gratis, Cegah Keracunan dan Tingkatkan Pengawasan
Komisi Anggaran DPR mengusulkan tiga skema alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengatasi kasus keracunan dan meningkatkan efektivitas penyaluran.
Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengusulkan tiga skema alternatif untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan publik. Usulan ini muncul menyusul peningkatan signifikan kasus keracunan makanan yang terkait dengan program tersebut di berbagai daerah.
Ketua Komisi Anggaran DPR, Said Abdullah, menyampaikan bahwa langkah ini penting untuk memastikan efektivitas dan keamanan program. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran makanan bergizi.
Perbaikan ini diharapkan dapat mencegah insiden serupa di masa depan serta menjamin bahwa bantuan makanan benar-benar sampai kepada penerima manfaat dengan kualitas yang terjamin. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program menjadi prioritas utama demi keberlanjutan inisiatif penting ini.
Tiga Skema Alternatif dari DPR untuk Program MBG
Said Abdullah menguraikan tiga skema utama yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk memperbaiki implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Skema pertama adalah penyaluran anggaran MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan disalurkan langsung kepada pemerintah daerah.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pemerintah daerah dalam mengelola program sesuai kebutuhan lokal dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, pengawasan dari tingkat daerah dapat lebih optimal, mengurangi potensi penyimpangan.
Skema kedua melibatkan penyaluran bantuan MBG melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang dinilai memiliki infrastruktur penyaluran yang sudah mapan. "PKH saat ini memberikan Rp300 ribu per bulan, jadi kami akan menambahkan Rp300 ribu lagi untuk program MBG," kata Said Abdullah pada Selasa.
Skema ketiga yang diusulkan adalah memindahkan dapur umum MBG, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar lebih dekat dengan sekolah. Kedekatan lokasi ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Kasus Keracunan dan Urgensi Evaluasi Program
Usulan perbaikan Program Makan Bergizi Gratis ini tidak lepas dari data mengkhawatirkan mengenai kasus keracunan makanan. Menurut data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September 2025, sekitar 5.360 anak telah menderita keracunan makanan yang terkait dengan program ini.
Angka ini menunjukkan urgensi bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan program. Said Abdullah menekankan pentingnya mengidentifikasi area masalah dan akar penyebab insiden tersebut.
"Pemerintah harus segera mengidentifikasi akar penyebab dan sumbernya. Apakah rantai pasokan dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani tiga ribu penerima manfaat, bisakah itu diperpendek?" tanyanya.
Meskipun demikian, Abdullah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus tetap dilanjutkan dengan berbagai perbaikan. "Bukan berarti program harus diakhiri. Ini membutuhkan pola baru, dengan setiap sekolah memiliki satu SPPG. Ini akan lebih mudah dipantau," tambahnya, menunjukkan perlunya inovasi dalam model penyaluran.
Ancaman Pengalihan Anggaran Jika Penyerapan Rendah
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menawarkan opsi pengalihan anggaran Program Makan Bergizi Gratis jika penyerapan dana tetap rendah hingga akhir Oktober 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Purbaya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan dana MBG yang tidak terpakai menganggur hingga akhir tahun. Anggaran tersebut akan dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan atau digunakan untuk mengurangi defisit dan utang negara.
"Kami akan mendistribusikannya ke tempat lain, baik untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Pada dasarnya, tidak akan ada dana menganggur di departemen atau kementerian yang dialokasikan hingga akhir tahun," ujarnya.
Meskipun Presiden sepenuhnya mendukung Program Makan Bergizi Gratis, kondisi aktual di lapangan masih menentukan tingkat penyerapan anggaran. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen dan pengawasan program secara menyeluruh.
Sumber: AntaraNews