10 Tuntutan Pendemo di Depan Gedung DPRD Lampung
Sebelum tiba di lokasi, massa terlebih dahulu melakukan long march dari titik kumpul di sekitar Hotel Akar menuju kantor DPRD.
Ribuan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9).
Sebelum tiba di lokasi, massa terlebih dahulu melakukan long march dari titik kumpul di sekitar Hotel Akar menuju kantor DPRD.
Di lokasi aksi, ribuan aparat keamanan telah bersiaga lengkap dengan kawat pengaman untuk menjaga situasi.
Dalam orasinya, Ketua BEM Universitas Lampung, Ammar, menyuarakan sejumlah tuntutan tegas, mulai dari pembubaran DPR RI hingga desakan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
"Bubarkan DPR, sahkan Undang-Undang Perampasan Aset, evaluasi Polri dan turunkan Kapolri," teriak Ammar di hadapan ribuan massa.
Isi 10 Tuntutan
Sepuluh Tuntutan Aliansi Lampung Melawan:
- Mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
- Memotong tunjangan dan gaji anggota DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral.
- Meningkatkan kualitas gaji dosen dan guru di seluruh Indonesia.
- Meminta Presiden Prabowo Subianto segera memecat menteri-menteri yang problematik.
- Menuntut Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi.
- Mendorong reformasi total Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta mengevaluasi kinerja Polda Lampung.
- Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai merugikan rakyat.
- Menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
- Mendesak pemerintah berhenti menggunakan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
- Menuntut reformasi agraria melalui pembebasan lahan untuk petani, termasuk di wilayah Lampung.
Aksi berjalan dengan pengawalan ketat aparat. Massa menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi hingga tuntutan mereka benar-benar didengar pemerintah pusat maupun daerah.