Jusuf Kalla: Ada Orang Dalam Undang Pihak Luar Kuasai Golkar, Mengkhianati Partai!

Partai Golkar akan menggelar Munas memilih ketua umum baru akhir 2024. Sejumlah nama calon ketum telah digadang cocok menggantikan Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, ormas sayap Golkar, MKGR telah mendeklarasikan agar Airlangga kembali menjadi ketum Golkar.

Namun belakangan, ada usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih Partai Golkar.

Senior Golkar, Jusuf Kalla (JK) blak-blakan soal sosok Calon ketum yang tepat.

Hanya saja, JK tak setuju Jika partainya dipimpin dari orang luar.

Berikut wawancara lengkap merdeka.com bersama JK dalam program D’Talks:

T: Bagaimana sosok yang dibutuhkan Golkar itu?

JK: Golkar partai besar, partai terbuka, artinya semua orang bisa masuk, tidak peduli pandangan dari sendirinya, agamanya, asal usulnya, yang penting dia ingin berkarya, ingin membangun bangsa silahkan bisa.

Artinya terbuka. Karena itu banyak pihak, bermunculan calon-calon yang ingin menjadi ketua, dan semua pasti punya kewenangan ataupun posisi yang tinggi di DPR dan juga pemerintahan jadi tentu ini menarik untuk para pemimpin politik untuk menjadi pimpinan.

Saya juga pernah jadi ketua Partai Golkar 2005 atau 2009, ini juga bagian dari perpolitikan dan demokrasi itu sendiri.

Jadi syaratnya dulu kalau untuk jadi pimpinan seperti yang saya sering katakan, di AD/ART Golkar itu dia harus dari Partai Golkar dan minimum menjadi pengurus di salah satu tingkat, bisa pengurus di tingkat Kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, boleh saja, selama satu periode, satu periode artinya lima tahun.

Kalau (jadi) pengurus selama lima tahun, boleh saja mencalonkan jadi ketua. Dan saya kira calon-calon yang diumumkan tadi itu, itu dari kader-kader Golkar, jadi terjadi persaingan-persaingan internal dan itu memang diharapkan seperti itu supaya berkesinambungan.

Jangan orang baru tiba-tiba masuk, tidak ngerti apa itu Golkar, hanya ingin memanfaatkan Partai Golkar itu untuk kendaraan politik, itu tidak bagus, itu berbahaya untuk Golkar ke depan.

T: Jadi orang luar nggak bisa ya tiba-tiba dapat KTA terus bisa bertarung?

JK: Nggak bisa, jadi pengurus dulu. Jadi pengurus di DKI, atau di mana, di provinsi lain, itu sudah memenuhi syarat. Malah 10 tahun lebih saya menjadi pengurus.

Jadi anggota Golkar sejak 1965. Enggak ada kader Golkar yang selama saya, saya nggak pernah pindah partai.

T: Nama Jokowi dan Gibran rumornya akan disiapkan kursi sebagai ketua umum, bagaimana pak?

JK: Itu kan isu dari luar, saya tidak pernah mendengar isu tersebut dari Pak Jokowi sendiri atau Gibran, justru orang luar atau malah ada orang Golkar sendiri ngomong macam-macam, mengundang orang luar untuk menguasai Golkar.

Itu sebenarnya aneh sendiri, orang-orang yang tidak dalam pengurus sekarang tiba-tiba minta Pak Jokowi jadi pengurus Golkar, itu justru mengkhianati prinsip Golkar sendiri.

T: Jadi ada peluang tidak pak, missal AD/ART diubah?

JK: Boleh saja tapi kan itu berbahaya, mengubah prinsip dasar sebuah partai. Partai kan harus berkesinambungan, bahwa partai itu harus dikelola dari dalam. Emangnya orang dalam saja nggak sanggup?

T: Jadi Pak JK setuju kalau harus menaati aturan partai ya?

JK: Iya

T: Golkar ini kan partai yang dinamis dan terbuka, bagaimana pak?

JK: Partai yang pendirinya masih ada memang kekuasaan akan dipegang oleh pendirinya itu.

Misalnya, bu Mega, Surya Paloh, Pak Prabowo, Kalau Golkar karena didirikannya sudah lebih.. itu berarti generasi berikutnya sudah generasi ketiga atau empat, jadi harus berjalan sesuai peraturan yang ada bukan karena kekurangan

T: Suara Golkar 2024 ini meskipun masih di bawah PDIP tapi kemungkinan kursinya bisa dapat lebih banyak ya pak?

JK: Iya, sebenarnya begini. Kalau kekaryaan itu kan kuat, karena dulu golongan karya. Kenapa Golkar sejak tahun 90-an menurun, karena tiap lima tahun ada partai yang didirikan oleh kader-kader Golkar.

Mulai tahun 2004 Hanura, kemudian ada Gerindra, ada NasDem, itu semua orang-orang Golkar. Jadi artinya Partai Golkarnya kalau dijumlahkan itu kembali itu tetap lebih 40 persen. Jadi ... bukan apa-apa, karena pecah-pecah gitu.

T: Kader Golkar yang layak jadi ketua umum menurut Pak JK?

JK: Nama-nama yang anda sebutkan tadi semua wajar (Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, Airlangga Hartarto).

Punya pengalaman, di partai punya pengalaman, di politik punya pengalaman, di pemerintahan. jadi kita tunggu saja suara atau pilihan daripada DPD.

Apakah itu Airlangga, dia sudah berkecimpung lama di politik, pemerintahan, parlemen. Agus juga begitu. Bambang juga begitu. Semua bisa lah, dari orang-orang pernah jadi (ketum) Golkar.

T: Kalau Bahlil?

JK: Saya tidak tahu, menurut informasi Bahlil pernah jadi pengurus di Papua, tinggal dibuktikan saja.

Saksikan wawancara khusus JK selengkapnya di program D'Talk di Youtube merdeka.com