"Tidak Mungkin Ada Masa Depan di Gaza Tanpa Rakyat Palestina"
Situasi di Gaza sejak gencatan senjata Oktober tahun lalu masih penuh penderitaan bagi rakyat Palestina.
Sejak gencatan senjata diberlakukan Oktober tahun lalu, situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina masih suram.
Meski secara formal gencatan senjata berlaku, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan situasi di lapangan tetap berbahaya. Pelanggaran oleh Israel masih terjadi hampir setiap hari. Sejak gencatan senjata diumumkan, hampir 600 orang dilaporkan tewas di Gaza. Genosida Israel tak kunjung berhenti di depan mata dunia internasional..
Bagi warga sipil, ini berarti ancaman kekerasan belum benar-benar berakhir.
Dalam wawancara untuk merdeka.com di sela forum keamanan internasional di Munich Security Conference baru-baru ini, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menegaskan kondisi di lapangan “masih jauh dari cukup” untuk memulihkan kehidupan warga sipil di Gaza.
Menurut Lazzarini, sejak gencatan senjata berlaku, bantuan kemanusiaan memang terus mengalir. Dari sisi pangan, pasokan yang diizinkan masuk dinilai cukup untuk mencegah pendalaman krisis kelaparan di Jalur Gaza.
Belum Mampu Mengimbangi Skala Kehancuran
Namun, masalahnya tidak sesederhana menghitung jumlah truk bantuan.
“Yang kurang adalah keberagaman bantuan,” tegasnya.
Warga Gaza, yang sebagian besar kini terkonsentrasi di separuh wilayah pesisir, menghadapi musim dingin berat dengan banjir dan tenda-tenda yang tidak layak menghadapi cuaca ekstrem. Kekurangan selimut, pakaian hangat, perlengkapan sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya membuat kehidupan sehari-hari tetap menjadi perjuangan bertahan hidup.
Jika dibandingkan dengan gencatan senjata sebelumnya, situasi kali ini dinilai lebih berat. Empat bulan terakhir, kata Lazzarini, menunjukkan respons kemanusiaan belum mampu mengimbangi skala kehancuran.
Tekanan Finansial dan Pemangkasan Layanan
Soal akses, Lazzarini menjelaskan bahwa organisasi kemanusiaan relatif memiliki akses ke wilayah tempat populasi terkonsentrasi, selama tidak melintasi zona militer yang dikuasai tentara Israel.
Artinya, hambatan utama bukan pada distribusi di dalam Gaza, melainkan pada akses masuknya barang ke wilayah tersebut. Tanpa arus pasokan yang memadai dan beragam, operasi kemanusiaan tidak bisa berjalan optimal.
Di tengah kebutuhan yang melonjak, badan PBB itu justru menghadapi tekanan finansial serius akibat pengurangan dan penangguhan dana dari sejumlah negara donor.
UNRWA saat ini tetap menjalankan layanan kesehatan primer, kampanye vaksinasi, serta membuka sekolah dan pusat kesehatan, baik di Gaza maupun Tepi Barat. Namun, lembaga itu dilarang membawa pasokan baru ke Gaza—sebuah pembatasan yang sangat memengaruhi kapasitas operasionalnya.
Tahun 2025 disebut sebagai tahun yang “bahkan lebih mengkhawatirkan.” Lazzarini mengaku terpaksa memangkas layanan hingga 20 persen, tidak hanya di Gaza dan Tepi Barat, tetapi juga di Yordania, Suriah, dan Lebanon.
“Ini bukan hanya soal Gaza. Ini menyangkut jutaan pengungsi Palestina di kawasan,” ujarnya.
Perdamaian Tanpa Palestina?
Menanggapi berbagai inisiatif perdamaian yang dibahas di panggung internasional, Lazzarini menegaskan satu prinsip mendasar: masa depan Gaza dan Palestina harus menjadi milik rakyat Palestina sendiri.
“Tidak mungkin ada masa depan di Gaza tanpa rakyat Palestina,” katanya.
Dari perspektif kemanusiaan, ia menekankan pentingnya menjaga independensi dan imparsialitas bantuan. Respons kemanusiaan, menurutnya, tidak boleh menjadi alat untuk mendukung tujuan militer atau politik pihak mana pun, melainkan semata-mata untuk melayani kebutuhan warga sipil.
Ia juga menyebut bahwa UNRWA siap bekerja sama dengan komite teknis Palestina yang akan dibentuk, guna membangun kapasitas institusi lokal agar suatu saat dapat mengambil alih layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia berharap negara-negara anggota PBB berinvestasi secara tulus untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng, bukan sekadar solusi jangka pendek. Saat ini, satu-satunya opsi yang mengemuka adalah proposal rencana perdamaian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung resolusi Dewan Keamanan PBB, meski implementasinya masih penuh tanda tanya.
Ancaman Kehilangan Satu Generasi
Dampak paling mengkhawatirkan dari konflik berkepanjangan adalah terhadap anak-anak. Di Gaza, hampir satu juta anak di bawah usia 18 tahun hidup di antara puing-puing bangunan dan trauma mendalam.
“Kita berada di ambang kehilangan satu generasi penuh,” kata Lazzarini.
Jika itu terjadi, konsekuensinya bukan hanya kemanusiaan, tetapi juga keamanan kawasan dalam jangka panjang—karena trauma yang tak tertangani dapat menjadi benih radikalisasi dan kekerasan baru.
Baginya, membawa anak-anak kembali ke lingkungan belajar adalah prioritas mendesak. Pendidikan, katanya, adalah satu-satunya aset yang tidak pernah bisa dirampas dari rakyat Palestina.
“Rumah dan tanah bisa diambil. Tapi pendidikan selalu menjadi kebanggaan dan pintu menuju kehidupan yang lebih baik.”
Di tengah kehancuran, ia menyebut ada satu hal yang masih memberi harapan: senyum anak-anak ketika mereka kembali ke sekolah, bertemu teman-teman, dan merasakan kembali secercah kehidupan normal.
Di situlah, kata Lazzarini, dunia diingatkan bahwa di balik angka statistik dan perdebatan geopolitik, ada generasi yang hanya ingin hidup seperti anak-anak lainnya—aman, belajar, dan bermimpi tentang masa depan.