Taliban Perketat Aturan, Buku Karya Perempuan Dilarang di Universitas
Perempuan di Afghanistan hampir tidak memiliki kebebasan bergerak di bawah kekuasaan Taliban.
Taliban telah memberlakukan larangan terhadap buku-buku yang ditulis oleh perempuan di universitas-universitas di Afghanistan.
Larangan ini juga mencakup aturan baru yang melarang pengajaran mengenai hak asasi manusia serta isu pelecehan seksual.
Menurut laporan dari BBC, sekitar 140 judul buku karya perempuan, termasuk "Safety in the Chemical Laboratory," masuk dalam daftar 680 buku yang dianggap bermasalah karena dianggap bertentangan dengan syariah dan kebijakan yang diterapkan oleh Taliban.
Selain itu, universitas-universitas juga telah diberitahu bahwa mereka tidak diperbolehkan lagi untuk mengajarkan 18 mata kuliah tertentu.
Seorang pejabat Taliban menyatakan bahwa mata kuliah tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan sistem yang ada.
Keputusan ini merupakan bagian terbaru dari serangkaian pembatasan yang diterapkan oleh Taliban sejak mereka mengambil alih kekuasaan empat tahun lalu.
Baru-baru ini, internet serat optik juga dilarang di setidaknya 10 provinsi atas perintah pemimpin tertinggi Taliban. Langkah ini diambil untuk mencegah tindakan yang dianggap amoral.
Meskipun berbagai aturan ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan, perempuan dan anak perempuan adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Mereka dilarang mengakses pendidikan di atas tingkat kelas enam, dan salah satu jalur terakhir untuk mendapatkan pelatihan lanjutan akan ditutup pada akhir 2024, ketika kursus kebidanan dihentikan secara diam-diam.
Kini, bahkan mata kuliah di universitas yang berkaitan dengan perempuan pun menjadi target: enam dari 18 mata kuliah yang dilarang secara khusus membahas topik tentang perempuan, seperti Gender dan Pembangunan, Peran Perempuan dalam Komunikasi, serta Sosiologi Perempuan.
Pemerintah Taliban mengklaim bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap budaya Afghanistan dan hukum Islam.
Kebenaran dikonfirmasi
Seorang anggota komite peninjau buku mengonfirmasi adanya larangan terhadap buku-buku yang ditulis oleh perempuan.
Ia menyatakan kepada BBC Afghan bahwa semua karya yang ditulis oleh perempuan tidak diperbolehkan untuk diajarkan.
Zakia Adeli, mantan wakil menteri kehakiman sebelum Taliban berkuasa kembali dan salah satu penulis yang bukunya termasuk dalam daftar larangan, mengaku tidak terkejut dengan keputusan tersebut.
"Mengingat apa yang telah dilakukan Taliban selama empat tahun terakhir, tidaklah berlebihan untuk memperkirakan bahwa mereka akan memberlakukan perubahan terhadap kurikulum," ujarnya.
"Dengan pola pikir dan kebijakan misoginis Taliban, sangatlah wajar jika ketika perempuan sendiri tidak diizinkan untuk belajar, pandangan, gagasan, dan tulisan mereka juga ditekan."
Pedoman baru yang telah diperoleh oleh BBC tersebut diterbitkan pada akhir bulan Agustus.
Dalam sebuah surat kepada universitas-universitas, Ziaur Rahman Aryubi, wakil direktur akademik Kementerian Pendidikan Tinggi pemerintah Taliban, menjelaskan bahwa keputusan-keputusan ini diambil oleh panel cendekiawan agama.
Selain buku-buku yang ditulis oleh perempuan, larangan ini juga menargetkan karya-karya penulis atau penerbit asal Iran.
Salah satu anggota panel peninjau buku menyampaikan kepada BBC bahwa langkah ini bertujuan untuk mencegah masuknya konten Iran ke dalam kurikulum di Afghanistan.
Dalam daftar setebal 50 halaman yang dikirimkan ke semua universitas di Afghanistan, terdapat 679 judul, di mana 310 di antaranya merupakan karya penulis atau terbitan dari Iran.
Namun, seorang profesor di salah satu institusi yang meminta untuk tetap anonim mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kesulitan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh larangan ini.
"Buku-buku karya penulis dan penerjemah Iran menjadi penghubung utama antara universitas-universitas Afghanistan dengan komunitas akademik global. Penghapusan buku-buku tersebut menciptakan kekosongan besar dalam pendidikan tinggi," tuturnya.
Seorang profesor lainnya di Universitas Kabul juga menyatakan kepada BBC bahwa dalam situasi seperti ini, mereka terpaksa membuat sendiri bab-bab buku pelajaran, dengan memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Taliban.
Pertanyaan yang mendasar adalah apakah bab-bab tersebut dapat disusun sesuai dengan standar global yang diharapkan.