Pamer Gaya Hidup Mewah Keluarga Pejabat Korup Bikin Rakyat Filipina Marah

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengarahkan untuk dilakukan "pemeriksaan gaya hidup" terhadap pejabat pemerintah yang dicurigai terlibat dalam praktik korupsi, terutama terkait proyek pengendalian banjir yang bermasalah. Juru bicara Istana, Claire Castro, menjelaskan bahwa instruksi ini terutama ditujukan kepada pejabat dari Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

"Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau memang tidak ada yang terlibat, pemeriksaan ini seharusnya tidak menjadi masalah," ungkap Castro, mengutip dari laman Philstar, Jumat (12/9/2025).

Lebih lanjut, langkah ini mencakup penelusuran harta dan pengeluaran para pejabat untuk memastikan kesesuaian dengan pendapatan resmi mereka.

"Presiden ingin memastikan tidak ada gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan sumber penghasilan," tambahnya.

Mobil Mewah Jadi Sorotan

Castro juga menyoroti fenomena di mana para kontraktor dan pejabat sering kali menunjukkan mobil mewah serta aset bernilai tinggi. Ia menekankan pentingnya Biro Bea Cukai (BOC) untuk menyelidiki apakah kendaraan-kendaraan tersebut telah melalui prosedur impor yang sah dan dikenakan pajak dengan benar.

"Kita semua bisa melihat sendiri ada begitu banyak mobil mewah. Pertanyaannya, apakah pajaknya sudah dibayar sesuai aturan?" ujarnya.

Selain itu, Castro meminta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kontraktor yang mendapatkan proyek bernilai jutaan dolar memiliki izin usaha dan izin operasional yang valid. Marcos pun telah menginstruksikan lembaga lain seperti Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) dan Komisi Audit (COA) Filipina untuk lebih memperketat pengawasan terhadap transaksi serta pengeluaran para pejabat. "Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti menerima suap, tak peduli apa jabatannya atau siapa pendukung politiknya, tetap akan dituntut pidana," tegas Castro.

Presiden menerima ribuan laporan

Sejauh ini, Marcos telah melakukan peninjauan terhadap sebelas proyek pengendalian banjir serta pembangunan jalan yang tersebar di Marikina, Iloilo, Bulacan, dan Benguet. Dalam tinjauan tersebut, ia menemukan berbagai proyek yang ternyata fiktif, dalam kondisi rusak, atau tidak memenuhi standar yang seharusnya, meskipun telah menghabiskan biaya hingga jutaan dolar.

Melalui platform baru yang dinamakan "Sumbong sa Pangulo", masyarakat kini memiliki kesempatan untuk melaporkan kejanggalan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikelola oleh DPWH. Dalam waktu singkat, platform ini sudah menerima lebih dari sembilan ribu laporan dari masyarakat. Menariknya, DPWH juga tercatat memiliki sejumlah pejabat dan insinyur yang diduga terlibat dalam proyek-proyek yang tidak valid, praktik kolusi tender dengan kontraktor, serta upaya suap.

Sebanyak sepuluh pejabat di Distrik 1 Bulacan telah dipecat, sementara seorang insinyur di Distrik 1 Batangas ditangkap setelah mencoba menyuap anggota DPR Leandro Leviste agar menghentikan penyelidikan. Leviste melaporkan insinyur tersebut, Abelardo Calalo, dan juga mengusulkan agar ia dijadikan saksi kunci untuk mengungkap praktik korupsi yang lebih luas di dalam pemerintahan.

Saat ini, baik Senat maupun DPR tengah melakukan investigasi secara paralel mengenai masalah ini. Marcos menegaskan bahwa sudah terlalu banyak dana besar yang digelontorkan untuk proyek pengendalian banjir di berbagai kota, namun ironisnya, kota-kota tersebut tetap terendam bahkan saat hujan ringan.