Indonesia Resmi Diajukan sebagai Calon Presiden Dewan HAM PBB
Kemlu RI menyampaikan nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabat tahun 2026, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Rabu, Kemlu RI menyampaikan bahwa nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” kata Kemlu RI, seperti dilansir Antara, Rabu (24/12).
Dukungan Luas Negara Asia Pasifik
Jika ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen akan memimpin jalannya sidang dan proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Kemlu RI memastikan bahwa jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Suryodipuro.
Dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap pencalonan Indonesia menunjukkan keyakinan mereka terhadap rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dalam isu-isu HAM serta komitmen yang konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Dukungan tersebut juga mencerminkan rasa percaya terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok global tertentu, kata Kemlu RI.
Bertepatan 20 Tahun Berdirinya Dewan HAM PBB
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” demikian Kemlu RI dalam pernyataannya.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB pada tahun 2026 adalah bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya badan PBB tersebut.
Momentum tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah RI pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan dari seluruh negara-negara kelompok Asia Pasifik yang mendukung Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB pada 2026.
Rotasi per Kawasan
Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua orang di dunia, demikian Kemlu RI.
Keketuaan Dewan HAM PBB ditentukan berdasarkan mekanisme rotasi per kawasan, dan kelompok Asia Pasifik memperoleh giliran memimpin badan tersebut pada tahun 2026. Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024--2026.