Virus Corona & Kebijakan Donald Trump Pengaruhi Rencana Kerja Pemerintah 2021
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / KepalaBappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemerintah mempertimbangkan efek virus corona dan kebijakan Donald Trump dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.
"Ya tentu, kalau asumsi makro ekonomi kan kita selama ini ikutin keadaan lingkungan strategis nasional," ujar dia seusai membuka Rapat Kerja Nasional di Kantornya, Jakarta, Senin (24/2).
Namun dia mengakui perubahan terkait RKP 2021 masih mungkin terjadi, jika penyebaran virus corona di nilai mengkhawatirkan. "Kalau memang ada terjadi perubahan ya kita menyesuaikan," imbuh dia.
Dalam acara RKP 2021, diketahui pemerintah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,2 persen. "Kan tadi kita milihnya 5,2 persen," papar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Suharso menyebutkan selain virus corona, Donald Trump yang merupakan presiden Amerika Serikat ikut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan RKP 2021. Pemerintah menilai kebijakan yang dikeluarkan Trump kerap merugikan mitra bisnisnya.
"Dia tidak membuka, sehingga mudah sekali menekan mitra dagang nya," tegas dia.
Donald Trump Abaikan Mitra Bisnis
Kebijakan tersebut di nilai hanya mementingkan negaranya, dan mengabaikan kepentingan negara mitra bisnis nya. "terlalu bersifat populis dan protektif," lanjut dia.
Dengan lantang dia menyebut jika Trump tetap berkuasa, dapat mengancam pertumbuhan ekonomi global. "Kalau (Trump) terpilih, pertumbuhan ekonomi global menurun," tegas dia.
Suharso lalu menyarankan Trump untuk lebih berkaca pada situasi ekonomi global yang terjadi. Dengan merubah kebijakannya agar lebih bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kepentingan mitranya. Namun, dia menolak diri nya di sebut golongan anti Donald Trump.
"Bukan berarti kita anti Trump, tidak," pungkas dia.
Donald Trump Masukkan Indonesia Kategori Negara Maju
Indonesia saat ini disebut sudah tidak lagi termasuk negara berkembang. Keputusan itu bukan dari Bank Dunia, melainkan versi Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United Stated Trade Representative atau USTR).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara melihat, pernyataan Amerika Serikat tersebut merupakan intrik Presiden AS, Donald Trump untuk menekan defisit dagang AS dengan Indonesia.
Bhima mengatakan, syarat suatu negara dipredikatkan sebagai negara maju ialah dengan melihat pendapatan per kapitanya. "Biasanya versi negara berkembang itu merujuk pada bank dunia," ujar Bhima saat dihubungi Merdeka.com, di Jakarta, Senin (24/2).
Bhima menjelaskan, suatu negara bisa disebut sebagai negara menengah atau berkembang, ialah jika pendapatan per kapitanya sebesar USD 1.026 sampai USD 12.375. Sedangkan negara maju, pendapatan per kapitanya diatas USD 12.375 ke atas.
"(Sedangkan) Indonesia (ada di tingkat) USD 3.840, jadi Indonesia masih tergolong negara berkembang versi Bank Dunia (World Bank). Masalahnya, Trump tidak menggunakan dasar yang sama dengan Bank Dunia. Ini lebih ke intrik Trump, untuk menekan defisit dagang AS dengan Indonesia," papar Bhima.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia
Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaBertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi Akhirnya Ungkap Tiga Tantangan Besar Ekonomi Indonesia 2024, Ini Detailnya
Tantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Tidak Bisa Kerja, Prabowo: Saya Saksi Beliau Tidak Ada Istirahatnya
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa Joko Widodo atau Jokowi bekerja keras dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Indonesia.
Baca Selengkapnya