Ucapan Jokowi dan anak buah tak sesuai kenyataan

Merdeka.com - Sudah lebih kurang lima bulan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin roda pemerintahan negeri ini. Pelbagai kebijakan maupun aturan dilahirkan dengan tujuan awal demi kesejahteraan rakyat hingga mereformasi birokrasi pemerintahan.

Tapi tidak semua kebijakan dan aturan berjalan mulus. Nyatanya, para pembuat kebijakan, dari mulai presiden, wakil presiden hingga para menteri justru tidak konsisten dengan 'hasil karyanya' atau pernyataannya sebelumnya.

Sudah tentu kritik keras akan didapat. Kritik saja memang tidak cukup, karena pemerintah tentu punya dalih-dalih lain menutupi ketidakkonsistenannya agar tidak dianggap sebuah kesalahan.

Lima bulan waktu yang masih dini bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan janji manisnya selama kampanye Pilpres. Di antara serangkaian gebrakan yang dibuat Jokowi dan para pembantunya, banyak yang lambat laun justru berbalik 180 derajat.

Sebagai kepala negara, sikap dan konsistensi tutur kata Jokowi menjadi contoh bagi anak buah dan rakyat yang selama ini mendukungnya. Sayangnya, tidak semua pernyataannya konsisten dijalankan.

Merdeka.com mencatat aturan dan pernyataan Jokowi serta anak buahnya yang tidak sesuai kenyataan. Berikut paparannya:

Jokowi buka impor beras

Presiden Jokowi akhirnya 'menyerah' pada desakan impor. Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, memperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu.Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen."Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.Dalam inpres tersebut, Presiden tetap menegaskan bahwa pengadaan gabah dan beras mengutamakan pengadaan dari petani lokal. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah diyakini sebagai upaya menjaga stabilisasi ekonomi, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitas harga.Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog.

Pernyataan JK soal Rupiah dan ekspor

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, secara umum Rupiah berada dalam posisi netral. Bahkan, ada pihak yang sumringah dan diuntungkan dengan pelemahan Rupiah yakni eksportir."Untuk importir tentu agak berat juga. Tapi secara umum justru kita perlu banyak ekspor, justru kita ingin kurangi defisit, sehingga dengan Rupiah 13.000 itu bagi ekonomi kita sebenarnya tidak menjadi soal," ucapnya.Meski nilai tukar Rupiah anjlok, Indonesia harus bisa memanfaatkan kondisi kondisi ini. Dalam pandangannya, ini saatnya meningkatkan aktivitas dan kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, aktivitas impor ditekan.Pernyataan itu tak terbukti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Februari 2015 turun 16,02 persen dibanding periode sama tahun lalu (year on year)."Kalau penurunan Rupiah, tidak serta merta ekspor meningkat," ujar Kepala BPS Suryamin.

Menteri Yuddy soal larangan rapat di hotel

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak keluarkan pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel. Namun kini justru sebaliknya."Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy seperti dikutip Antara di Mataram, Sabtu (21/3).Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat.

Sempat tolak utang, Jokowi terima pinjaman

Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan bahwa pemerintahannya tidak akan berutang untuk membiayai belanja negara. Bahkan Jokowi mengatakan, belanja negara dibiayai dengan uang yang ada tanpa harus mengandalkan utang.Namun kenyataannya berbeda setelah Jokowi jadi Presiden sejak Oktober 2014. Tahun ini pemerintah mendapatkan pinjaman atau utang luar negeri sebesar Rp 9 triliun buat merealisasikan segudang program Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).Utang tersebut didapatkan dari JICA Jepang, Asean Development Bank, Islamic Development Bank, World Bank, dan China."Jadi dari Rp 118 triliun APBN itu ya sekitar Rp 9 triliun itu dari pinjaman luar negeri. Itu sudah on going ada JICA, ADB, IDB, Bank Dunia, ada China juga," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Jumat (27/2).Utang dari IDB akan digunakan untuk membiayai infrastruktur. Pinjaman dari China diarahkan untuk pembiayaan proyek jembatan dan bendungan. Sementara utang dari ADB digunakan buat proyek pengairan dan saluran irigasi.

Sofyan Djalil tak konsisten kenaikan BBM

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menggelar rapat koordinasi perdana dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan kementerian-kementerian di bidang ekonomi. Dalam rapat tersebut, kementerian melaporkan kinerja masing-masing kementerian serta membahas program yang akan diambil para kementerian tersebut.Sofyan menegaskan rapat koordinasi tersebut tidak membahas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Namun, kata dia, kenaikan tersebut akan diumumkan oleh pemerintah dalam waktu dekat."Itu masalah kita bersama tetapi tunggu saja akan ada pengumuman oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini belum ada yang bisa disampaikan dan tadi kami tidak bahas masalah itu (kenaikan BBM)," ujar dia usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10/2014).Dia menegaskan seluruh kementerian mempersiapkan rencana pengalihan subsidi tersebut untuk program yang akan dicanangkan di setiap kementerian. Namun, lanjut dia, program tersebut baru bisa dijalankan pada 2015 mendatang."Kita minta tadi mereka mempersiapkan segala program 2015, apapun kebijakan pemerintah akan dampak ke 2015, pengalihan subsidi dipakai untuk apa ke arah produktif dalam rangka yang lebih baik jadi harus disiapkan masing-masing kementerian bahwa keputusan itu akan diumumkan pemerintah. Jadi semua menteri harus siapkan dan detail," kata dia.