Terkendala konflik sosial, pembebasan lahan depo LRT Jabodebek rampung April 2018

Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Arie Yuriwin, mengatakan proses pembebasan lahan untuk Depo kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek ditargetkan selesai bulan April 2018.

Dia menjelaskan, kesulitan pembebasan lahan untuk Depo LRT tersebut masih terkendala karena ada pemukiman warga. Selain itu, adanya konflik sosial pun menjadi kendala dari proses pembebasan lahan.

"Bulan Maret kita sudah selesai untuk wilayah DKI , masih ada kendala di Depo di Bekasi Timur mungkin April (sudah selesai proses pembebasan lahan)," ungkapnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (12/1)

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, anggaran dari Pemerintah untuk keperluan pembebasan lahan Depo LRT Jabodebek sudah dialokasikan pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sebesar Rp 1,6 triliun.

"Pengadaan tanahnya itu ada 36 persen tanah yang ada itu dengan LMAN, LMAN uangnya sudah keluar kemarin sudah jadi Dipa-nya LMAN akan sudah keluar, nah sekarang kita nunggu dari kita nunggu dari BPN untuk supaya selesai, setelah selesai semua kita masukkan ke BPKP untuk due diligence uang ganti ruginya," ujar dia.

"Jadi pencairannya tidak dikaitkan dengan DIPA lagi, dari pemerintah sudah keluar. LMAN akan mengeluarkan kepada end user, ada mekanismenya. Nanti direview oleh BPKP, kalau udah clear semua kita bayarkan," tandasnya.