Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus bekerja keras dalam upaya penanganan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan ditempuh, mulai dari dukungan APBN dalam program PEN sebesar Rp695 triliun, hingga memperlebar defisit 6,3 persen dari GDP.
"Kita terus bekerja sangat keras dan cepat di dalam rangka untuk mengurangi dampak negatif yang luar biasa dari Covid-19 ini," kata dia kata Sri Mulyani, dalam acara Spectaxculer 2020 Virtual Festival, Jumat (23/10).
Dia mengatakan, di dalam menghadapi suasana tantangan kesehatan yang berakibat pada kondisi sosial ekonomi, maka pemerintah melakukan menelurkan dan melakukan tindakan-tindakan secara cepat. Mengingat, ketika kasus Covid diumumkan di Indonesia, dalam satu minggu sudah terjadi capital outflow.
"Hanya dalam satu minggu terjadi capital outflow dari Indonesia. Seluruh emerging market mengalaminya, di Indonesia mencapai Rp124 triliun capital outflow dan kemudian itu menekan nilai tukar kita dan menimbulkan kepanikan," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah akan terus menggunakan instrumen fiskal APBN untuk bisa merespon secara adaptif dan tepat waktu untuk merespon pandemi Covid-19. Meskipun, pada kenyataannya pemerintah sendiri tidak siap ketika mengalami kontraksi ekonomi.
"Meskipun kita tetap berjuang karena kita semuanya tidak ada yang siap menghadapi ini kontraksi ekonomi harus diminimalkan," katanya.
Seperti diketahui, pada kuartal II-2020 sebagian besar negara mengalami kontraksi yang sangat dalam. Di Indonesia sendiri kontraksi terjadi hingga mencapai minus 5,32 persen. "Dan oleh karena itu keseluruhan proyeksi ekonomi juga akan menurun Indonesia tidak terkecuali," tandas dia.